Kapolri Terima LHP BPK RI, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Polri
Kapolri Terima LHP BPK RI, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Polri. (Foto: redSVG)
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Hal ini ditegaskan saat Kapolri menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sekaligus menggelar exit meeting di Mabes Polri.
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam siklus pengawasan dan evaluasi kinerja Polri, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan tata kelola organisasi.
Pengawasan BPK Jadi Instrumen Perbaikan
Kapolri menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK RI bukan semata formalitas, melainkan instrumen strategis untuk perbaikan berkelanjutan dalam tubuh Polri.
“Masukan dan rekomendasi dari BPK menjadi pedoman bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara profesional dan bertanggung jawab,” tegas Kapolri.
Exit Meeting Tegaskan Komitmen Tindak Lanjut
Dalam exit meeting tersebut, Kapolri menegaskan seluruh jajaran Polri wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI secara serius dan tepat waktu. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagai pengguna anggaran negara.
Polri juga memastikan setiap satuan kerja memahami pentingnya:
- Kepatuhan terhadap aturan keuangan negara
- Transparansi dalam pelaksanaan anggaran
- Akuntabilitas kinerja berbasis hasil
BPK Apresiasi Kerja Sama Polri
BPK RI mengapresiasi keterbukaan dan kerja sama Polri selama proses pemeriksaan berlangsung. Koordinasi yang baik dinilai mempermudah proses audit dan memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Langkah Nyata Reformasi Birokrasi Polri
Penerimaan LHP BPK RI ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi birokrasi Polri, sejalan dengan upaya membangun institusi yang modern, bersih, dan dipercaya masyarakat.
Kapolri menegaskan, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar tuntutan administrasi, tetapi fondasi utama profesionalisme Polri.
{redSVG}