Pendekatan Baru Polda Metro Jaya dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa yang Ciptakan Stabilitas Keamanan

JAKARTA — Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa kondisi keamanan di Ibu Kota saat ini berada dalam situasi yang aman, tertib, dan terkendali, termasuk di tengah gelombang aksi penyampaian pendapat masyarakat. 

Menurut Asep Edi Suheri, kunci keberhasilan menjaga stabilitas keamanan ibu kota terletak pada perubahan yang dilakukan oleh institusi kepolisian dalam menangani aksi massa. Polda Metro Jaya telah menerapkan paradigma baru yakni “dari pengamanan menjadi pelayanan”.

Humanis, Persuasif, dan Melibatkan Masyarakat

Pendekatan tersebut dilakukan dengan tiga fokus utama:

• Polisi hadir sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat — bukan sebagai penghadang atau musuh peserta aksi.
• Aksi disikapi secara humanis dan persuasif, dengan dialog terbuka antara aparat dan masyarakat. Asep mencontohkan bahwa dalam berbagai aksi buruh maupun kegiatan keagamaan, petugas bahkan ikut membagikan air minum atau berdoa bersama peserta.
• Upaya preventif melalui mekanisme dialog dengan berbagai elemen masyarakat — mahasiswa, ormas, komunitas ojek online — untuk menyerap aspirasi sedini mungkin serta mencegah gesekan sosial.

Program “Jaga Jakarta” sebagai Pilar Kolaborasi

Dalam rangka memperkuat pola pelayanan publik ini, Polda Metro Jaya menjalankan program unggulan “Jaga Jakarta” yang mengajak masyarakat menjaga empat elemen kunci: lingkungan, warga, aturan, dan amanah. Prinsip kolaboratif ini diharapkan menjadi fondasi bagi keamanan yang damai dan beradab. 

Asep mengapresiasi masyarakat yang selama periode September–Oktober menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Padahal, pada bulan-bulan sebelumnya sempat terjadi gejolak yang lebih tinggi. Hal ini menurutnya menunjukan efektivitas paradigma baru yang diterapkan.

Implikasi & Tantangan ke Depan

Perubahan mindset dalam institusi kepolisian ke arah pelayanan publik bukan hanya penting untuk menjaga keamanan fisik, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dengan warga merasa dilayani dan dihargai, maka ruang publik untuk menyampaikan pendapat menjadi lebih kondusif.

Namun demikian, pendekatan ini tetap menghadapi sejumlah tantangan:

• Memastikan seluruh jajaran kepolisian memahami dan menerapkan paradigma pelayanan secara konsisten, bukan sekadar deklaratif.
• Menjaga agar layanan yang humanis tidak diartikan sebagai kelemahan dalam penegakan hukum—artinya pihak kepolisian tetap harus tegas bila terjadi pelanggaran.
• Memelihara dialog sosial yang terbuka di tengah masyarakat yang heterogen demi mencegah potensi eskalasi.

{SVG}