Polri Menjelaskan : Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil: Ternyata karena Permintaan Resmi Pemerintah!

Jakarta — Polri akhirnya buka suara soal polemik anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil. Ramai diperbincangkan setelah Putusan MK mencabut sebagian frasa dalam UU Polri, institusi kepolisian menegaskan bahwa penempatan polisi di jabatan pemerintahan bukan kemauan Polri, melainkan permintaan resmi dari kementerian atau lembaga terkait.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan bahwa selama ini pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri dilakukan secara legal, terstruktur, dan berdasarkan kebutuhan negara.

“Penugasan itu karena permintaan, bukan Polri yang mengajukan,” tegas Kadiv Humas POLRI.

Ia menambahkan, jabatan-jabatan itu biasanya berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian, seperti keamanan, penegakan hukum, pelayanan publik, hingga pengawasan tertentu yang membutuhkan kompetensi teknis polisi.

Jabatan Apa Saja yang Biasanya Diisi Polisi?

Menurut Polri, beberapa lembaga pemerintah memerlukan figur dengan pemahaman hukum, ketertiban, dan manajemen keamanan. Karena itu, penempatan anggota Polri dilakukan melalui prosedur resmi, bukan titipan ataupun inisiatif institusi sendiri.

Putusan MK Bikin Ramai, Polri Tegaskan Tidak Ada Penyimpangan

Ramainya perdebatan bermula setelah Putusan MK terkait aturan jabatan sipil untuk anggota Polri. Meski mencabut satu frasa yang dinilai multitafsir, MK tetap menegaskan bahwa polisi masih diperbolehkan mengisi jabatan yang relevan dengan tugas dan kewenangan kepolisian.

Polri menilai putusan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kelola penugasan ke depan.

“Kami hormati dan pelajari putusan MK secara komprehensif,” ujar Sandi Nugroho.

Pengamat: Jangan Salah Tafsir, Penugasan Ini Bagian dari Kepentingan Negara

Sejumlah akademisi hukum menilai publik perlu memahami konteksnya secara utuh. Penempatan polisi pada jabatan tertentu sering kali terkait misi negara dalam menjaga stabilitas dan pelayanan publik, bukan untuk memperluas kekuasaan institusi.

Menunggu Langkah Lanjutan Polri

Polri kini sedang menyusun langkah-langkah teknis dan kajian internal agar pelaksanaan putusan MK dapat berjalan rapi, termasuk durasi penugasan, mekanisme transisi, dan ruang lingkup jabatan yang diperbolehkan.

Dengan tensi publik yang terus naik, penjelasan Polri ini menjadi kunci meredam miskonsepsi sekaligus memastikan bahwa penugasan polisi di jabatan sipil tetap berada dalam koridor hukum.

{SVG}