Hingga Tingkat Polres! Polri Perluas Jangkauan Satgas Haji: Bongkar Mafia Visa Ilegal dan Buka Hotline Pengaduan 24 Jam!

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memperkuat struktur Satgas Haji dan Umrah hingga ke tingkat Kepolisian Resor (Polres) di seluruh Indonesia. Langkah masif ini merupakan perintah langsung dari Kapolri guna merespons tingginya angka penipuan dan pelanggaran dokumen keberangkatan yang merugikan ribuan calon jemaah setiap tahunnya.

Dengan perluasan ini, pengawasan terhadap biro perjalanan dan agen haji kini menyentuh hingga tingkat kabupaten dan kota, memastikan tidak ada ruang bagi mafia haji untuk beroperasi.

Kolaborasi Akar Rumput Polri dan Kementerian Haji

Wakabaintelkam Polri, Irjen Pol Nanang Rudi Supriatna, menegaskan bahwa keberadaan Satgas di tingkat Polres akan mempermudah koordinasi dengan Kantor Kementerian Haji di daerah. Sinergi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan berlapis bagi calon jemaah agar terhindar dari praktik penipuan sejak tahap pendaftaran.

“Satgas Haji ini dibentuk sampai ke jajaran tingkat Polres. Kami berkolaborasi dengan Kementerian Haji hingga tingkat bawah guna mencegah tindak pidana, khususnya penipuan penyelenggaraan haji dan umrah,” ujar Irjen Nanang di Mabes Polri, Senin (20/4/2026).

Waspada Penipuan! Segera Lapor ke Hotline 0812-188-991-91

Sebagai bentuk transparansi dan kecepatan respons, Polri resmi membuka layanan pengaduan khusus bagi masyarakat. Warga yang menemukan tawaran keberangkatan haji yang mencurigakan, haji tanpa antre dengan harga tak wajar, atau indikasi penipuan lainnya, diimbau segera melapor.

• Hotline Satgas Haji Polri: 0812-188-991-91

Layanan ini menjadi senjata utama bagi masyarakat untuk memverifikasi keabsahan agen perjalanan dan melaporkan iklan-iklan haji ilegal yang marak beredar di media sosial.

Efek Jera: 8 WNI Gagal Berangkat Akibat Visa Non-Haji

Ketegasan Satgas gabungan yang bekerja sejak 14 April 2026 sudah membuahkan hasil. Baru-baru ini, petugas berhasil menggagalkan keberangkatan delapan warga negara Indonesia (WNI) di Bandara Soekarno-Hatta yang kedapatan hendak berhaji menggunakan visa non-haji.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima 15 hingga 20 laporan pelanggaran setiap harinya. Dukungan Polri dianggap krusial karena keterbatasan wewenang kementerian dalam melakukan penindakan hukum secara langsung.

Sikat Mafia Hingga ke Akar: Agen Perjalanan Dipantau Ketat

Saat ini, kasus penggagalan keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta tengah didalami untuk menelusuri aktor intelektual di balik agen perjalanan tersebut. Polri memastikan tidak akan pandang bulu dalam menindak penyelenggara maupun perantara yang terlibat dalam skema haji ilegal.

"Kami butuh dukungan penuh kepolisian agar upaya pencegahan dan penindakan hukum terhadap tindak pidana haji dan umrah ini bisa kita tegakkan secara maksimal," pungkas Harun.

{RAMBE}