Kakorlantas Siapkan Reformasi Besar-Besaran Samsat: Sistem Lama Dibongkar, Layanan Publik Dijanjikan Lebih Bersih dan Transparan!

Jakarta — Kakorlantas Polri menegaskan komitmennya melakukan reformasi total tata kelola Samsat di seluruh Indonesia. Langkah ini disebut sebagai upaya menyeluruh untuk menutup celah praktik pungutan liar, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan pajak kendaraan.

Reformasi besar ini akan menyasar seluruh aspek: mulai dari digitalisasi sistem, standar layanan publik, hingga pola pengawasan lintas-instansi bersama pemerintah daerah dan Jasa Raharja.

“Kita akan tata ulang semuanya. Sistem pelayanan Samsat harus modern, bersih, dan akuntabel. Tidak boleh ada ruang untuk penyimpangan,” tegas Kakorlantas.

Target Utama: Bebas Pungli, Layanan Cepat, Sistem Terintegrasi

Kakorlantas menjelaskan tiga tujuan utama reformasi total Samsat:

1. Menghilangkan pungli dan praktik percaloan lewat sistem berbasis digital dan pembayaran nontunai,
2. Mempercepat layanan pembuatan STNK, pembayaran pajak, dan proses administrasi lain,
3. Integrasi data nasional agar masyarakat bisa mengakses layanan Samsat dari mana saja, tanpa birokrasi berbelit.

Reformasi ini juga menjadi bagian dari percepatan penerapan Samsat Digital Nasional, yang nantinya mengurangi kontak langsung masyarakat dengan petugas untuk meminimalkan potensi penyimpangan.

Samsat Versi Baru: Lebih Mudah, Lebih Terbuka

Dengan sistem yang telah diperbarui, masyarakat nantinya bisa:

• membayar pajak melalui aplikasi resmi,
• memonitor status dokumen secara real time,
• mendapat layanan lebih cepat tanpa antrean panjang,
• mengakses data kendaraan yang lebih akurat dan aman.

Kakorlantas menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar pembaruan sistem, tetapi transformasi besar menuju tata kelola yang lebih profesional dan dipercaya publik.

Polri Pastikan Pengawasan Ketat

Untuk memastikan reformasi berjalan efektif, Polri menyiapkan mekanisme pengawasan berlapis, audit berkala, dan evaluasi kinerja Samsat di setiap daerah.

Upaya ini dinilai penting untuk memenuhi tuntutan publik terhadap pelayanan yang lebih bersih dan modern, sekaligus meningkatkan penerimaan pajak kendaraan untuk pembangunan daerah.

{RAMBE}