Konflik Lahan Rawan Picu Kerusuhan? Ini Strategi Kapolda Sumsel dan BPN

Perkuat Sinergi Polri–BPN, Kapolda Sumsel Dorong Mitigasi Konflik Agraria Demi Stabilitas Kamtibmas.

Palembang, Sumatera Selatan – Upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terus diperkuat. Polda Sumatera Selatan bersama Badan Pertanahan Nasional mempererat sinergi dalam mitigasi konflik agraria yang berpotensi memicu gangguan sosial di wilayah Sumsel.

Kapolda Sumsel menegaskan bahwa konflik pertanahan kerap menjadi akar persoalan yang berdampak luas, mulai dari sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan hingga tumpang tindih administrasi kepemilikan. Karena itu, langkah pencegahan melalui koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama.

Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi membahas strategi kolaboratif untuk mempercepat penyelesaian persoalan agraria, sekaligus meminimalisir potensi eskalasi konflik di lapangan. Pendekatan yang dikedepankan bukan semata penegakan hukum, tetapi juga mediasi, pendampingan, serta validasi data pertanahan.

Kapolda menekankan bahwa Polri hadir bukan hanya saat konflik sudah pecah, tetapi sejak tahap awal sebagai upaya preventif. Dengan data yang akurat dari BPN dan pengawalan keamanan dari kepolisian, potensi gesekan di masyarakat dapat ditekan sebelum berkembang menjadi gangguan kamtibmas.

Sinergi ini juga menjadi bentuk implementasi peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Stabilitas keamanan, menurut Kapolda, merupakan fondasi utama bagi kelancaran investasi dan pembangunan daerah.

Melalui penguatan koordinasi Polri–BPN, diharapkan penyelesaian konflik agraria dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan berkeadilan. Dengan begitu, situasi kamtibmas di Sumatera Selatan tetap kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

{RAMBE}