OPINI: Menggugat Logika Militerisasi Koperasi: Menakar Tragedi Nyawa Sarjana dan Kedangkalan Desain Program Pemerintah

Gambar Ilustrasi

Peserta SPPI berlatih dalam Latsarmil calon manajer Koperasi Desa Merah Putih 

di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, 25 Juni 2026. Pemerintah menilai, 

sebagai ujung tombak ekonomi desa, para calon manajer ini perlu digembleng

 lewat pelatihan semi-militer guna mengasah kemampuan kepemimpinan, 

koordinasi staf, serta kerja sama tim yang solid dalam melayani masyarakat.

JAKARTA – Ada yang rancu, keliru, dan berakhir mematikan dalam cara pemerintah merancang program ketahanan ekonomi rakyat. Kematian lima pemuda terdidik berstatus Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam kurun waktu kurang dari dua pekan (17–27 Juni 2026) di barak militer bukan sekadar "musibah medis". Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang lahir dari rahim kebijakan yang dipaksakan, tidak proporsional, dan cacat sejak dalam desain berpikir.

Program ambisius yang melibatkan 35.476 warga sipil ini dirancang untuk mencetak calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (30.000 peserta) dan Kampung Nelayan Merah Putih (5.476 peserta). Namun, mengapa instrumen yang digunakan untuk melatih manajer ekonomi kerakyatan adalah Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dengan intensitas fisik ala prajurit perang? Bagaimana mungkin program dengan risiko tinggi seperti ini bisa lolos menjadi program prioritas nasional tanpa melalui screening berlapis dan mitigasi taktis yang matang?

Anatomi Kegagalan Desain: Mengelola Koperasi atau Menyiapkan Operasi Tempur?

Sejak awal, pelibatan instansi TNI dalam melatih puluhan ribu sarjana sipil untuk mengurus pembukuan, rantai pasok, dan manajerial koperasi desa sudah menabrak nalar publik. Mengelola ekonomi rakyat membutuhkan literasi finansial, akuntabilitas keuangan, dan kepemimpinan partisipatif—bukan kepatuhan buta pada rantai komando, apalagi latihan fisik ekstrem sejak pukul 03.30 pagi yang memicu heat stroke dan serangan jantung.

Disfungsi fatal program ini terpapar jelas dalam rincian data korban jiwa yang dirilis Kementerian Pertahanan berikut:

Daftar Korban Gugur Akibat Kegagalan Mitigasi Medis Latsarmil (Juni 2026):

-----------------------------------------------------------------------------

1. Yonanda Muhammad Taufiq      : Meninggal akibat Cardiac Arrest (Henti Jantung)

2. Anisa Muyassaroh            : Meninggal akibat Heat Stroke (Sengatan Panas)

3. Novia Rahmadhani Sihotang    : Meninggal komplikasi Tuberkulosis (TB)

4. Muhammad Rifki Renaldi G.   : Meninggal akibat Gagal Napas Akut

5. Nola Diasari                : Meninggal akibat Gagal Napas Akut

-----------------------------------------------------------------------------

*Sumber Data: Kementerian Pertahanan RI, diolah kembali Juni 2026.

Lolosnya peserta dengan kondisi medis berisiko tinggi seperti Tuberkulosis (TB) aktif atau kerentanan jantung membuktikan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang pemeriksaan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI gagal total di lapangan. Tahap pra-latihan (screening) berjalan formalitas belaka, mengabaikan fakta bahwa beban latihan fisik militer tidak bisa disamakan dengan aktivitas warga sipil biasa.

Arogansi Awal Institusi vs Desakan Moratorium Parlemen

Saat gelombang kematian mulai mencuat, sikap awal penyelenggara sempat memantik kecaman. Kepala BPSDM Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, pada Sabtu (27/6/2026) sempat bersikeras melanjutkan program ini dengan dalih "peran strategis program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan."

Argumen ini dinilai sebagai bentuk arogansi birokrasi yang berlindung di balik nama besar kepala negara. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Yulius Setiarto, dengan lantang langsung menepis tameng pembelaan tersebut.

"Ketika negara memobilisasi warga sipil untuk mengikuti pelatihan semimiliter, negara secara inheren mengambil alih tanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan keselamatan jiwa mereka. Tanggung jawab itu tidak gugur hanya karena peserta bertanda tangan lolos seleksi. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi!" tegas Yulius saat mendesak moratorium total.

Suara senada datang dari Mulyanto, politikus PKS sekaligus Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, yang menilai doktrinasi militer ini sudah berjalan kebablasan dan salah sasaran. Desakan parlemen konkrit: stop proyek ini, lakukan audit independen, dan selidiki potensi kelalaian prosedural (pidana) yang menyebabkan hilangnya nyawa anak bangsa.

Babak Belur di Kritik, Kemhan Akhirnya "Putar Haluan" Menjadi Bela Negara

Derasnya hantaman kritik dan fakta tak terbantahkan di lapangan akhirnya memaksa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan evaluasi darurat dan merombak total wajah program ini.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengonfirmasi perubahan radikal tersebut. Terminologi "Latsarmil" resmi ditiadakan dan diubah menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.

Perubahan Paradigma Diklat Kemhan Pasca-Evaluasi Total:

-------------------------------------------------------------------------

• Nama Program Lama  : Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) SPPI

• Nama Program Baru  : Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial

• Aktivitas Fisik    : Dipangkas secara radikal (Kurikulum Adaptif)

• Materi Taktis      : Dihapus total, termasuk materi latihan MENEMBAK

• Fokus Utama Baru   : Disiplin, Karakter, Kepemimpinan, Tata Kelola Koperasi

-------------------------------------------------------------------------

Langkah Kemhan memotong aktivitas fisik, menghapus materi menembak, serta memperketat pengawasan medis harian patut diapresiasi sebagai bentuk pelunakan ego institusi. Namun, perubahan di tengah jalan ini justru mengonfirmasi satu hal ilmiah: desain awal program ini memang cacat, dipaksakan, dan tidak ramah sipil (unfriendly).

Catatan Kritis: Jangan Ada Nyawa Murah Demi Ego Kebijakan

Perubahan Latsarmil menjadi pembekalan manajerial adalah pengakuan tidak langsung dari pemerintah bahwa militerisasi ruang sipil ekonomi adalah produk kebijakan yang gagal. Kita mendukung penuh penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kampung Nelayan, namun jalurnya harus lewat koridor akademis, literasi digital ekonomi, dan inkubasi bisnis sipil teruji—bukan di bawah gemblengan laras panjang.

Tragedi Juni 2026 ini harus menjadi titik balik yang mahal bagi kabinet pemerintahan saat ini. Menghidupkan karakter disiplin tidak harus dilakukan dengan menjemur sarjana-sarjana terbaik bangsa di bawah terik heat stroke hingga merenggut nyawa mereka. Negara berutang investigasi yang transparan kepada keluarga lima korban yang gugur, dan memastikan ke depan, tidak ada lagi kebijakan instan yang menukar nyawa manusia dengan ego sektoral institusi.

{RAMBE}