Polri Akan Terus Sikat Penyelundupan Ekspor-Impor Ilegal, Brigjen Pol. Ade Safri: Fokus Cegah Kebocoran Negara.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak

(tengah) memberikan keterangan pers

JAKARTA – Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan Indonesia dari praktik ilegal langsung direspons cepat oleh institusi Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Penyelundupan. Langkah strategis ini menjadi garda terdepan dalam mengawal Astacita, khususnya pada poin penguatan reformasi hukum dan pemberantasan penyelundupan yang merugikan kekayaan negara.

Satgas ini memiliki mandat penuh untuk melakukan penindakan tanpa kompromi terhadap segala bentuk kebocoran penerimaan negara.

Perintah Tegas Presiden: Amankan Kekayaan Negara!

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ade Safri Simanjuntak, menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini adalah wujud nyata dukungan Polri terhadap visi besar Presiden Prabowo. Fokus utamanya adalah menghentikan kerugian keuangan negara akibat aktivitas ekspor dan impor ilegal.

"Sesuai arahan Presiden, Polri melakukan penegakan hukum tegas terhadap segala tindak pidana yang mengakibatkan kebocoran penerimaan negara, kerugian keuangan negara, maupun merugikan kekayaan negara," ujar Brigjen Pol. Ade Safri di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Sasar Jalur Pabean hingga Jalur Tikus

Polri telah memetakan sasaran operasi yang mencakup seluruh spektrum penyelundupan. Brigjen Pol. Ade Safri menjelaskan bahwa Satgas ini akan mengejar para pelaku yang menggunakan modus canggih maupun konvensional.

Sasaran utama operasi meliputi:

• Penyelundupan Dokumen: Modus under invoicing (pengurangan nilai tagihan) di kawasan pabean untuk memanipulasi pajak.
• Penyelundupan Fisik: Aktivitas ilegal yang dilakukan di luar kawasan pabean atau melalui "jalur tikus".
• Komoditas Strategis: Pengawasan ketat pada penyelundupan Sumber Daya Alam (SDA) dan hasil lingkungan hidup yang dilarikan secara ilegal.

Polda se-Indonesia Pasang Kuda-kuda

Keseriusan Polri tidak hanya berhenti di tingkat pusat. Kapolri juga telah menginstruksikan pembentukan Satgas Gakkum Penyelundupan di tingkat Polda di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan pengawasan ketat di setiap gerbang masuk dan keluar Nusantara, tanpa pandang bulu.

"Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu adalah fondasi kedaulatan negara. Polri berkomitmen melindungi perekonomian tanah air dan mengamankan sumber penerimaan negara," tambah Ade Safri.

Demi Ketahanan Ekonomi Nasional

Dengan terbentuknya Satgas ini, Polri mengirimkan pesan kuat kepada para mafia penyelundup bahwa ruang gerak mereka kini terkunci rapat. Transformasi hukum ini diharapkan dapat memulihkan pendapatan negara secara signifikan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat selaras dengan visi Astacita.

{RAMBE}