Polri Bangun “Mesin Otak” Baru! 16 Pusat Studi Kepolisian Diluncurkan, Era Polisi Berbasis Riset Resmi Dimulai

Wakapolri Resmikan 7 Pusat Studi di STIK, Polri Siap Gunakan Kebijakan Berbasis Bukti Ilmiah

Jakarta — Transformasi besar tengah terjadi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika selama ini polisi dikenal melalui operasi di lapangan, kini institusi tersebut mulai membangun fondasi baru: kepolisian berbasis riset dan ilmu pengetahuan.

Langkah strategis itu ditandai dengan peluncuran 7 pusat studi kepolisian baru di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian / Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK) Lemdiklat Polri. Dengan tambahan ini, total 16 pusat studi kepolisian kini resmi berada di bawah naungan lembaga pendidikan Polri.

Peresmian dilakukan langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo di kompleks STIK/PTIK Lemdiklat Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh internasional, termasuk Advisor to the Chief of Indonesia National Police Senior Police Commissioner Nakanishi Akira serta perwakilan Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia. Kehadiran mereka menegaskan bahwa transformasi Polri kini juga menjadi perhatian komunitas keamanan global.

Polri Masuk Era Evidence Based Policy

Dalam keterangannya, Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Polri tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan taktis di lapangan, tetapi mulai mengedepankan Evidence Based Policy — kebijakan berbasis bukti ilmiah.

“Dengan peresmian pusat studi ini, Polri ingin menjadikan riset dan diskusi akademik sebagai dasar pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia,” kata Dedi.

Pendekatan tersebut menandai perubahan paradigma penting dalam tubuh Polri. Keputusan strategis tidak lagi sekadar bersumber dari pengalaman operasional, tetapi juga melalui kajian ilmiah, analisis akademik, dan data riset yang terukur.

Bagi banyak pengamat keamanan, langkah ini merupakan upaya serius Polri untuk memperkuat legitimasi kebijakan publik serta meningkatkan kualitas penegakan hukum yang lebih presisi.

Kolaborasi Akademisi hingga Internasional

Dalam strategi besar yang sedang dibangun, Polri mengusung pendekatan pentahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media.

Dunia akademik kini ditempatkan sebagai mitra strategis untuk membantu membaca dinamika keamanan nasional yang semakin kompleks.

Langkah tersebut juga diperluas hingga ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Saat ini tercatat 8 universitas telah meresmikan pusat studi kepolisian, yaitu:

• Universitas Syiah Kuala
• Universitas Negeri Sebelas Maret
• Universitas Pattimura
• Universitas Muhammadiyah Karanganyar
• Universitas Islam Sultan Agung
• Universitas Negeri Semarang
• Universitas Bangka Belitung
• Universitas Jenderal Soedirman

Tidak berhenti di situ, Polri juga tengah menjalin kerja sama dengan 69 perguruan tinggi lainnya yang berada dalam tahap penandatanganan perjanjian kerja sama.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif lokal terhadap persoalan keamanan di berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua.

7 Pusat Studi Baru

Tujuh pusat studi yang baru diluncurkan di lingkungan STIK/PTIK mencakup berbagai bidang strategis keamanan nasional, yaitu:

• Pusat Studi Teknologi Kepolisian dipimpin Irjen Suwondo Nainggolan
• Pusat Studi Forensik Kepolisian dipimpin Irjen Asep Hendradiana
• Pusat Studi International Policing dipimpin Komjen (Purn) Petrus R. Golose
• Pusat Studi Keamanan Nasional dipimpin Prof. Muradi
• Pusat Studi Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin Brigjen Nurul Azizah
• Pusat Studi Keadilan Restoratif dan Transformasi Konflik dipimpin Andrea H. Poeloengan
• Pusat Studi Intelijen Keamanan dipimpin Irjen Achmad Kartiko

Bidang-bidang tersebut dipilih karena dianggap menjadi tantangan utama kepolisian modern, mulai dari kejahatan digital, konflik sosial, hingga perlindungan kelompok rentan.

Strategi Jangka Panjang Polri

Penguatan riset ini dinilai menjadi bagian dari strategi jangka panjang Polri untuk membangun institusi yang lebih profesional, transparan, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Dengan keberadaan pusat studi ini, setiap kebijakan kepolisian diharapkan tidak hanya berdasar pada pertimbangan operasional, tetapi juga melalui kajian akademik yang dapat diuji secara ilmiah dan publik.

Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa Polri tidak hanya membangun kekuatan di lapangan, tetapi juga memperkuat “mesin intelektual” yang akan menentukan arah kebijakan keamanan Indonesia di masa depan.

Jika sebelumnya polisi identik dengan sirene dan patroli, kini arah transformasi menunjukkan wajah baru: Polri sebagai institusi keamanan berbasis riset, data, dan ilmu pengetahuan.

{RAMBE}