Polri Gandeng Himbara Lindungi Petani dari Jerat Rentenir, Akses Pembiayaan Resmi Diperkuat
Polri Gandeng Himbara Lindungi Petani dari Jerat Rentenir, Akses Pembiayaan Resmi Diperkuat. (Foto: redSVG)
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mewakili kerja sama Polri dengan Himbara untuk membantu modal para petani.
Jakarta — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah strategis untuk melindungi petani dari praktik pinjaman ilegal yang selama ini menjerat banyak pelaku sektor pertanian. Melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Polri mendorong perluasan akses pembiayaan resmi agar petani tidak lagi bergantung pada rentenir.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan solusi nyata bagi petani yang kerap kesulitan mendapatkan modal usaha, sehingga terpaksa meminjam uang dari pihak tidak resmi dengan bunga tinggi.
Upaya Memutus Mata Rantai Rentenir
Praktik rentenir di sektor pertanian selama ini menjadi persoalan klasik di berbagai daerah. Banyak petani yang terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi karena keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal.
Melalui kerja sama dengan Himbara, pemerintah berupaya menghadirkan alternatif pembiayaan yang lebih aman, transparan, dan terjangkau bagi petani.
Polri juga akan berperan dalam memastikan praktik pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat dapat ditekan.
Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Selain melindungi petani dari jeratan rentenir, program ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dengan akses modal yang lebih mudah dan bunga yang lebih ringan, petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian.
Langkah ini dinilai penting mengingat sektor pertanian memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di Indonesia.
Perluasan Akses Pembiayaan Resmi
Kerja sama antara Polri dan Himbara juga diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan di kalangan petani.
Petani akan didorong untuk memanfaatkan layanan pembiayaan resmi dari perbankan, sehingga terhindar dari praktik pinjaman ilegal yang sering kali berujung pada beban utang berkepanjangan.
Dengan sinergi ini, pemerintah berharap kesejahteraan petani dapat meningkat sekaligus menciptakan sistem pembiayaan yang lebih sehat di sektor pertanian.
{redSVG}