Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat

PROYEK RAHASIA AS DI TANAH PASUNDAN!

JAKARTA – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di bawah komando Menhan Sjafrie Sjamsoeddin tengah menggodok sebuah rencana mega-proyek pertahanan yang sangat sensitif di jantung Jawa Barat. Pemerintah dilaporkan sedang mengupayakan alih fungsi Bandara Internasional Kertajati yang selama ini sepi penumpang menjadi pusat perawatan (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) regional untuk pesawat angkut militer legendaris, C-130 Hercules, atas usulan langsung dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth.

Langkah berani ini seketika memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat intelijen dan militer. Di satu sisi, proyek ini diyakini mampu menyelamatkan Bandara Kertajati dari status "proyek mangkrak" dan mendatangkan keuntungan ekonomi yang masif. Namun di sisi lain, taruhan geopolitiknya sangat mahal: Indonesia dituding mulai menggadaikan prinsip politik luar negeri bebas-aktif dan terperangkap dalam arsitektur militer Pentagon di kawasan Indo-Pasifik untuk mengepung kekuatan China.

Kronologi Lobi Senyap AS: Tawaran Unik Pete Hegseth Berbiaya Penuh

Rencana besar ini pertama kali dibongkar oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama komisi terkait di DPR RI pada akhir Mei lalu. Sjafrie mengungkapkan, momentum ini terjadi saat dirinya melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan AS Pete Hegseth dalam ajang ASEAN Defence Ministers Meeting-Plus (ADMM-Plus) tahun lalu.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, Hegseth melontarkan sebuah draf penawaran kerja sama yang dinilai sangat unik dan sulit ditolak oleh Indonesia.

"Dia menawarkan, 'Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?'. Saya lapor (ke) Bapak Presiden, 'kasih Kertajati'. Nah kita sedang bekerja untuk itu," ungkap Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di hadapan anggota dewan.

Meskipun cetak biru proyek ini masih terus digodok, juru bicara Kementerian Pertahanan, Rico Sirait, menegaskan bahwa hubungan kerja sama ini masih berada pada tahap awal penjajakan dan belum ada keputusan yang bersifat mengikat (final).

"Kedua pihak membahas peluang kerja sama dalam perawatan, perbaikan, dan overhaul pesawat Hercules atau C-130 yang saat ini masih berada pada tahap awal penjajakan. Saat ini belum ada keputusan final terkait model kerja sama, skema pembiayaan, cakupan layanan, target operasional, maupun aspek teknis lainnya. Seluruh aspek tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia," tegas Rico Sirait pada 5 Juni.

Dilema Politik Luar Negeri: Fasilitas MRO atau Pangkalan Militer Terselubung?

Rencana pembentukan pusat bengkel Hercules ini langsung mendapat lampu kuning dari para pakar hubungan internasional. Banyak pihak khawatir, AS tengah membangun pangkalan militer gaya baru (flexible access) secara terselubung dengan memanfaatkan jalur logistik dan perawatan aset tempur.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) periode 2002-2005 sekaligus Ketua Indonesia Center for Air Power Studies, Chappy Hakim, mengingatkan pemerintah agar bertindak super hati-hati. Menurutnya, dengan menerima fasilitas yang secara nyata menyokong armada udara militer AS, Indonesia berisiko dipersepsikan oleh dunia internasional (terutama China) kian condong ke kubu Washington.

"Indonesia harus sangat berhati-hati dalam menjaga kedaulatan operasional, kepemilikan fasilitas, serta kendali terhadap personel asing yang bekerja di fasilitas tersebut. Jangan sampai pusat perawatan tersebut secara bertahap berubah menjadi fasilitas militer asing yang terselubung. Hal itu dapat bertentangan dengan sikap Indonesia yang selama ini menolak keberadaan pangkalan militer asing di wilayahnya," papar Chappy Hakim dengan nada mengingatkan.

Pandangan tak jauh berbeda disampaikan oleh Yohanes Sulaiman, pakar pertahanan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Jawa Barat. Menurutnya, kegaduhan ini muncul karena pemerintah tidak transparan mengenai detail kontrak kerja sama yang diajukan Pentagon.

“Kalau bicara geopolitik, ini menjadi persoalan karena kita belum tahu sebenarnya seperti apa rencana tersebut. Ini bisa saja berupa sebuah hub (pusat), atau sekadar fasilitas perawatan. Itu pertanyaan besarnya. Semuanya sangat bergantung pada isi kesepakatannya. Lagi pula, fasilitas perawatan Hercules tidak hanya ada di satu tempat; tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di Jepang, Kanada, dan Australia, misalnya,” jelas Yohanes Sulaiman.

Dilema Penunjukan Bandara Kertajati Majalengka:

1. Status Komersial : Gagal berkembang; hanya melayani 413.000 penumpang pada 2024 (3% dari target 12 juta).

2. Sisi Geografis   : Berjarak 2,5 jam dari Jakarta; dinilai buruk untuk penumpang sipil.

3. Sisi Militer     : Lahan super luas (1.800 hektar), sangat ideal untuk hangar isolasi dan bengkel militer rahasia.

Analisis Untung-Rugi bagi Indonesia: APBN Aman, Tapi Diintai Ancaman Geopolitik

Di tengah kecemasan politik, analis pertahanan dari Marapi Consulting and Advisory, Alman Helvas Ali, mencoba meluruskan spekulasi liar di masyarakat. Berdasarkan informasi intelijen industri yang diperolehnya, kerja sama ini secara spesifik diarahkan untuk penanganan varian terbaru, yakni Hercules C-130J, bukan varian lama yang saat ini sudah dirawat oleh fasilitas lokal di kawasan regional.

Alman menilai, skema ini kemungkinan besar murni proyek bisnis (business-to-business) di mana pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, sementara pabrikan Lockheed Martin asal AS akan menyalurkan bantuan teknologi kepada korporasi penerbangan lokal.

"Indonesia praktis tidak akan rugi selama investasi proyek tersebut tidak dibebankan kepada APBN dan industri dalam negeri memperoleh peningkatan kemampuan dari kerja sama itu. Hal itu dapat menciptakan peluang bisnis jangka panjang, membuka lapangan kerja bagi tenaga terampil, serta membantu perusahaan penerbangan dan pertahanan Indonesia memenuhi standar internasional. Persoalan utamanya adalah pemerintah belum menjelaskan rencana ini secara memadai, sehingga rentan memicu 'paranoia' di kalangan publik," urai Alman Helvas Ali.

Padahal, Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki kemampuan mandiri merawat Hercules melalui PT Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia Tbk di Bandara Soekarno-Hatta yang sukses menyervis 8 unit armada C-130 TNI AU sejak mendapat sertifikasi Lockheed Martin pada 2021 tanpa memicu friksi politik.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Azifah Astrina, melihat ada benang merah tersembunyi antara proyek Kertajati dengan lobi pertahanan AS lainnya, termasuk draf Letter of Intent terkait pemberian akses wilayah udara bagi pesawat militer AS dalam misi darurat dan latihan bersama.

“Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pusat perawatan dan logistik armada Hercules di Asia Tenggara, membuka peluang alih pengetahuan teknis, serta meningkatkan kualitas SDM. Namun, kerja sama pertahanan dengan negara besar jarang dipandang semata-mata sebagai urusan teknis dalam dinamika Indo-Pasifik saat ini. Fasilitas tersebut tetap dapat memperkuat ekosistem militer AS. Jika tidak dikelola dengan baik, hal itu dapat memperbesar kecurigaan publik serta memperumit hubungan Indonesia dengan China,” tandas Azifah Astrina.

Kini bola panas berada di tangan pemerintahan Indonesia. Keputusan akhir untuk mengeksekusi proyek Kertajati ini akan menjadi ujian terberat bagi kabinet dalam mempertahankan prinsip non-blok di tengah pusaran perang dingin modern antara Washington dan Beijing.

{RAMBE}