STIH Manokwari–Polda Papua Barat Siapkan Pusat Kajian Kepolisian, Dorong Riset Hukum Berbasis Kearifan Lokal

STIH Manokwari–Polda Papua Barat Siapkan Pusat Kajian Kepolisian, Dorong Riset Hukum Berbasis Kearifan Lokal

Manokwari – Kolaborasi akademik dan aparat penegak hukum menguat di Papua Barat. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari bersama Polda Papua Barat bersepakat menyiapkan Pusat Kajian Kepolisian sebagai ruang riset, diskusi, dan pengembangan kebijakan berbasis data.

Inisiatif ini digadang-gadang menjadi laboratorium pemikiran untuk memperkuat tata kelola kepolisian, khususnya dalam konteks sosial-budaya Papua Barat yang memiliki karakteristik unik.

Jembatan Akademik dan Praktik Lapangan

Pusat kajian tersebut akan menjadi simpul kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan praktisi kepolisian. Fokusnya mencakup penelitian hukum pidana, kriminologi, mediasi konflik sosial, hingga pendekatan restoratif yang relevan dengan masyarakat adat.

Pihak kampus menilai, penguatan riset kepolisian penting agar kebijakan keamanan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berbasis analisis akademik dan kebutuhan riil masyarakat.

Respons atas Dinamika Keamanan Daerah

Papua Barat memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban. Dengan adanya pusat kajian ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang mampu menjawab persoalan lokal—mulai dari penyelesaian konflik berbasis adat hingga peningkatan kualitas pelayanan publik kepolisian.

Kolaborasi ini juga membuka peluang magang, penelitian bersama, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kepolisian.

Dorong Model Kepolisian Humanis

Pendekatan humanis dan partisipatif menjadi salah satu orientasi utama pusat kajian tersebut. Sinergi kampus dan kepolisian diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik melalui transparansi, diskusi ilmiah, dan evaluasi kebijakan secara terbuka.

Langkah ini dinilai sebagai model kemitraan strategis antara dunia pendidikan dan institusi keamanan, sekaligus mempertegas pentingnya riset dalam perumusan kebijakan publik.

{RAMBE}