Tak Hanya Jaga Keamanan, Kapolri Turun ke Sawah dan Bangun Infrastruktur Desa

KAPOLRI

Dari Sawah ke Jembatan: Strategi Sunyi Kapolri Listyo Sigit Mengawal Swasembada Pangan dan Infrastruktur Desa

OGAN ILIR — Di tengah fokus publik pada tugas keamanan dan penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) justru terlihat menjalankan peran yang lebih luas. Dalam satu rangkaian kegiatan di Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin dua agenda besar sekaligus: tanam raya jagung serentak untuk mendukung swasembada pangan nasional dan peresmian puluhan jembatan desa yang membuka akses ekonomi masyarakat.

Langkah tersebut menunjukkan bagaimana institusi kepolisian mulai bergerak masuk ke ruang pembangunan sosial-ekonomi yang selama ini identik dengan kementerian teknis.

Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kapolri menghadiri kegiatan tanam raya jagung serentak kuartal pertama 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung target swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak sekadar simbolis, melainkan bagian dari rencana besar penanaman hingga satu juta hektare lahan jagung di seluruh Indonesia.

“Ini menjadi komitmen Polri untuk menuntaskan target yang telah ditetapkan Presiden,” ujar Sigit dalam kegiatan tersebut.

Dalam skema ini, Polri tidak hanya hadir sebagai pengaman program pemerintah. Polisi juga aktif menggandeng kelompok tani, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian terkait untuk memastikan produksi jagung nasional meningkat dan rantai distribusi berjalan lancar.

Infrastruktur Desa: 57 Jembatan Dibangun

Namun agenda Kapolri di Sumatera Selatan tidak berhenti di sektor pertanian.

Di hari yang sama, Sigit juga meresmikan 57 Jembatan Merah Putih Presisi yang dibangun di sejumlah wilayah pedesaan di Sumatera Selatan. Pembangunan jembatan ini disebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah.

Menurut Sigit, jembatan tersebut dibangun untuk mempercepat mobilitas masyarakat, khususnya petani, pelajar, dan warga desa yang selama ini harus menempuh jalur memutar karena keterbatasan akses.

“Dengan adanya jembatan ini, akses warga menjadi lebih cepat dan efisien,” kata Sigit.

Bagi petani, infrastruktur ini bukan sekadar fasilitas transportasi. Jembatan tersebut berpotensi menurunkan ongkos logistik hasil panen dan mempercepat distribusi produk pertanian ke pasar.

Strategi Ketahanan Pangan Berbasis Desa

Jika ditarik lebih jauh, dua program ini sebenarnya saling berkaitan.

Tanam raya jagung bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional. Sementara pembangunan jembatan desa mempercepat distribusi hasil pertanian dari daerah produksi menuju pasar.

Dalam perspektif kebijakan publik, kombinasi produksi + akses logistik merupakan kunci dalam membangun ketahanan pangan nasional.

Langkah Polri ikut masuk dalam sektor ini menunjukkan adanya pendekatan baru dalam tata kelola pembangunan: keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat tidak lagi dipisahkan.

Polisi kini bukan hanya berperan menjaga stabilitas, tetapi juga ikut memastikan ekosistem pembangunan berjalan hingga ke tingkat desa.

Transformasi Peran Polri

Pengamat menilai keterlibatan Polri dalam program pembangunan ini mencerminkan transformasi institusi kepolisian yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Jika sebelumnya Polri lebih identik dengan fungsi penegakan hukum, kini institusi tersebut mulai memperluas perannya sebagai penggerak stabilitas sosial dan pembangunan.

Tanam raya jagung dan pembangunan puluhan jembatan desa menjadi contoh bagaimana aparat keamanan mencoba masuk ke ruang strategis: memastikan pangan tersedia, distribusi lancar, dan ekonomi desa tetap bergerak.

Di tengah dinamika global yang mempengaruhi stabilitas pangan dunia, strategi seperti ini menjadi penting bagi Indonesia untuk menjaga kemandirian produksi sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di daerah.

{RAMBE}