15 Pemerintah Daerah Simpan Dana Mengendap Rp 234 Triliun di Bank, Catatan Bank Indonesia.

Jakarta — Pemerintah pusat mencatat dengan serius fenomena dana yang mengendap di perbankan oleh sejumlah pemerintah daerah (Pemda). Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, menyampaikan bahwa hingga triwulan III 2025 terdapat total ± Rp 234 triliun dana Pemda yang belum terserap dan masih berada di bank.

Data dan kondisi saat ini

• Realisasi belanja APBD hingga kuartal III 2025 baru mencapai 51,3 % dari total pagu Rp 1.389 triliun. 
• Menkeu Purbaya menyebut angka simpanan mengendap bukan soal kekurangan dana, melainkan kecepatan eksekusi belanja yang menurun. 
• Bank Indonesia mengonfirmasi data tersebut berasal dari laporan bank-pelapor yang diverifikasi sebelum dipublikasikan.

Daftar 15 Pemda dengan Simpanan Tertinggi (Per September 2025)

Berikut daftar 15 Pemda yang memiliki simpanan terkonsentrasi di bank berdasarkan data yang disampaikan: 

1. Provinsi DKI Jakarta – Rp 14,68 triliun
2. Provinsi Jawa Timur – Rp 6,84 triliun
3. Kota Banjarbaru – Rp 5,17 triliun
4. Provinsi Kalimantan Utara – Rp 4,71 triliun
5. Provinsi Jawa Barat – Rp 4,17 triliun
6. Kabupaten Bojonegoro – Rp 3,61 triliun
7. Kabupaten Kutai Barat – Rp 3,21 triliun
8. Provinsi Sumatera Utara – Rp 3,11 triliun
9. Kabupaten Kepulauan Talaud – Rp 2,62 triliun
10. Kabupaten Mimika – Rp 2,49 triliun
11. Kabupaten Badung – Rp 2,27 triliun
12. Kabupaten Tanah Bumbu – Rp 2,11 triliun
13. Provinsi Bangka Belitung – Rp 2,10 triliun
14. Provinsi Jawa Tengah – Rp 1,99 triliun
15. Kabupaten Balangan – Rp 1,86 triliun

Dampak dan Implikasi

Fenomena dana mengendap mendalam pada dua aspek penting:

• Efisiensi fiskal daerah — Dengan dana menumpuk di bank, arus belanja daerah yang seharusnya mendongkrak ekonomi lokal menjadi tertahan.
• Perekonomian daerah — Uang yang “tertidur” di bank sebetulnya bisa digunakan untuk belanja modal dan jasa yang berdampak langsung pada pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

Menkeu Purbaya menegaskan: “Dana sudah tersedia, tinggal dipercepat penggunaannya.” 

Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah pusat bersama Pemda diharapkan:

• Memastikan belanja daerah yang memiliki efek langsung (belanja modal, barang & jasa) dipercepat pelaksanaannya.
• Menyimpan dana di bank secukupnya — hindari penempatan jangka panjang yang menghambat aliran ke kegiatan produktif.
• Memperkuat tata kelola, manajemen pengadaan dan pengawasan internal agar belanja berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
• Melakukan sinergi antara pemerintah pusat, Pemda dan lembaga keuangan agar dana yang tersedia segera bergerak untuk manfaat publik.

{SVG}