Akuisisi Giuseppe Garibaldi akan menjadikan Indonesia negara kedua di Asia Tenggara, dan kelima di Asia, yang mengoperasikan kapal induk.

JAKARTA: Keputusan Indonesia untuk memiliki kapal induk sendiri telah memicu perdebatan di kalangan analis. Beberapa menilai keputusan itu langkah strategis, sementara yang lainnya menyebut kapal induk cuma simbol yang mahal.

Pemerintah Jakarta telah mengumumkan akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi dalam bentuk hibah dari pemerintah Italia. Kapal yang telah dioperasikan Angkatan Laut Italia dari 1985 hingga dinonaktifkan pada 2024 itu diperkirakan tiba di Indonesia sebelum hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober.

Dengan akuisisi ini, Indonesia akan menjadi negara kedua di Asia Tenggara, setelah Thailand, yang memiliki kapal induk. Di seluruh Asia, hanya China, India dan Jepang yang memiliki kapal induk sendiri.

Giuseppe Garibaldi dipandang sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong modernisasi angkatan bersenjata Indonesia dan meningkatkan kapabilitasnya. Upaya ini bahkan telah dilakukan Prabowo sejak dia menjabat menteri pertahanan dari 2019 hingga 2024.

Sebagai menhan, Prabowo telah mengawasi pengadaan jet tempur, sistem senjata rudal dan kapal perang sebagai bagian dari peningkatan besar-besaran alat utama sistem senjata (alutsista). Namun gagasan memiliki kapal induk muncul setelah dia menjadi presiden pada akhir 2024.

Sejumlah pengamat mendukung kepemilikan kapal induk ini. Mereka menilai kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jalur pelayaran strategis dan padat memerlukan keberadaan kapal induk.

“Kapal seperti itu lebih dari mampu untuk mendukung berbagai operasi tempur maupun non-tempur,” ujar Beni Sukadis, analis pertahanan di Indonesia Institute for Defense and Strategic Studies (Lesperssi). Ia menambahkan, kapal induk tersebut juga dapat berperan penting dalam misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Namun, pakar lain mengingatkan bahwa skala dan biaya pengoperasian kapal induk dapat semakin membebani keuangan Indonesia, yang sudah tertekan oleh berbagai program sosial, ekonomi, dan pertahanan Prabowo yang ambisius.

Menurut platform berita pertahanan dan keamanan Defence Security Asia, biaya operasional tahunannya dapat berkisar antara US$50 juta (Rp843 miliar) hingga US$80 juta (Rp1,3 triliun).

Dalam opini yang diterbitkan Kompas pada Rabu (18/2), Jannus TH Siahaan, pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa pelatihan ratusan awak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kapal tersebut bisa memakan waktu bertahun-tahun.

“Selama masa transisi tersebut, efektivitas tempur kapal ini praktis nol, sementara biaya perawatannya tetap berjalan penuh setiap detiknya,” tulisnya, seraya menambahkan bahwa kapal yang telah menua itu mungkin memiliki sisa usia pakai yang terbatas.

“Pendeknya, kebijakan menerima hibah Garibaldi di tengah badai fiskal nasional yang tidak menentu adalah cerminan dari ambisi yang tidak berpijak pada bumi.”

{RAMBE}