Bahlil Akui Sudah Cabut Banyak Izin Tambang: Pemerintah Bersih-bersih Konsesi Bermasalah.

Jakarta — Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah telah mencabut sejumlah besar izin tambang yang dinilai bermasalah dan tidak produktif. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar-besaran untuk menertibkan tata kelola pertambangan nasional serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam bagi negara dan masyarakat.

Menurut Bahlil, pencabutan izin ini dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang selama bertahun-tahun tidak menunjukkan progres, menghambat investasi, atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

“Kami sudah cabut banyak sekali izin tambang yang tidak jalan. Negara tidak boleh dirugikan hanya karena izin-izin itu diparkir tanpa aktivitas,” ujar Bahlil dalam keterangannya.

Ia menekankan bahwa kebijakan bersih-bersih izin ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo untuk menertibkan sektor pertambangan dan memastikan kekayaan alam dikelola secara transparan, akuntabel, dan produktif. Pemerintah ingin memastikan bahwa izin hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar mampu bekerja, memenuhi kewajiban, dan memberikan nilai tambah bagi negara.

Dalam proses penertiban, Kementerian Investasi mencatat masih banyak pemegang IUP yang tidak mematuhi aturan, tidak membayar kewajiban ke negara, atau tidak memiliki kapasitas teknis untuk melakukan kegiatan tambang. Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, merugikan lingkungan, serta membuka ruang praktik rente.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mencabut izin, tetapi juga mendorong redistribusi konsesi kepada pihak yang layak, termasuk BUMN, BUMD, dan pelaku usaha yang memiliki rekam jejak baik.

“Kita ingin tambang dikelola oleh orang yang benar. Jangan lagi ada yang hanya mengantongi izin untuk diperdagangkan. Negara harus hadir,” tegasnya.

Langkah tegas ini mendapat perhatian publik karena dianggap sebagai momentum penting untuk memperbaiki tata kelola minerba yang selama ini dinilai sarat konflik kepentingan dan penyalahgunaan izin. Pemerintah berharap kebijakan ini berdampak langsung pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, efisiensi produksi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dengan pencabutan izin secara masif ini, arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat integritas sektor pertambangan semakin terlihat tegas: mengakhiri praktik izin tidur, menutup ruang mafia tambang, dan memastikan kekayaan alam kembali pada kepentingan rakyat.

{RAMBE}