DPR Tuding Narasi “Polri di Bawah Kementerian” Ini Strategi Lemahkan Presiden Prabowo — Habiburokhman Bongkar Alasan Sesungguhnya!

Jakarta, 2 Februari 2026 — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, secara tegas menolak wacana yang beredar bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seharusnya ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Menurutnya, narasi tersebut bukan hanya salah kaprah, tetapi diduga sengaja dibuat untuk melemahkan posisi dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto — sebuah tudingan yang langsung jadi sorotan publik dan politik nasional.

🔥 Habiburokhman: Narasi Itu Bukan untuk Perbaikan, Tapi Ada Agenda Tersembunyi!

Dalam keterangannya, Habiburokhman menyatakan bahwa narasi yang mendorong Polri berada di bawah kementerian diklaim sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi kekuatan Presiden dan membuat rantai komando menjadi lebih panjang — sehingga arah kebijakan keamanan nasional jadi tidak efektif jika tidak berada langsung di bawah kekuasaan Presiden.

“Bisa jadi narasi Polri di bawah kementerian sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia,” ujar Habiburokhman.

Habiburokhman menegaskan bahwa narasi itu tidak muncul dari pendukung pemerintahan yang tulus, melainkan dari pihak yang pernah berseberangan secara politik — dan ia bahkan menyebutnya sebagai narasi yang ahistoris dan sesat yang justru menyesatkan rakyat serta memicu polarisasi tanpa solusi nyata.

📍 Polri Tetap di Bawah Presiden — Dasar Konstitusi dan Reformasi!

Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa posisi Polri di bawah Presiden sudah sesuai amanat reformasi, tercantum jelas dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000. Menurutnya, ini adalah bentuk koreksi terhadap praktik di masa lalu ketika Polri hanya menjadi alat represif kekuasaan.

Habiburokhman menolak narasi reposisi Polri di bawah kementerian sebagai solusi terhadap masalah yang ada, terutama soal kultur oknum yang kerap melakukan pelanggaran. Bagi dia, persoalan itu tidak relevan diatasi dengan mengubah struktur kelembagaan Polri, melainkan harus diselesaikan dengan reformasi internal dan penegakan hukum yang konsisten.

📌 Mengapa Isu Ini Jadi Sorotan Publik?

• Menempatkan Polri di bawah kementerian akan signifikan mempengaruhi mekanisme komando dan independensi institusi keamanan negara.
• Tuduhan bahwa narasi itu sebagai upaya melemahkan Presiden Prabowo memicu perdebatan politik luas.
• Komitmen Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dianggap penting untuk kepastian arah kebijakan nasional dan stabilitas keamanan.

💥 Kesimpulan: Habiburokhman menegaskan bahwa narasi Polri berada di bawah kementerian bukan sekadar gagasan birokratis, tetapi diduga sebagai upaya politik untuk melemahkan kekuatan Presiden Prabowo. Ia mendesak publik dan pembuat kebijakan untuk berpijak pada konstitusi dan semangat reformasi, serta menolak setiap narasi yang merusak independensi Polri dan integritas pemerintahan.

{RAMBE}