Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan sambutan sebelum menyaksikan penandatanganan

Surat Keputusan Bersama penerapan program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak

di Provinsi DKI Jakarta, di gedung Grha Ali Sadikin, Jakarta,

MENUJU KOTA GLOBAL TERAMAN!

JAKARTA – Komitmen total untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang aman, ramah, dan protektif bagi seluruh warganya terus dikebut oleh pucuk pimpinan barisan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menginstruksikan dengan tegas kepada seluruh jajarannya untuk bersungguh-sungguh dan tanpa kompromi dalam menjalankan mandat program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak.

Langkah berani ini diambil setelah Jakarta secara resmi ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai daerah percontohan nasional untuk penerapan sistem perlindungan terintegrasi tersebut. Kepercayaan ini dinilai sebagai sebuah kehormatan sekaligus tantangan besar bagi Jakarta yang saat ini sukses menduduki posisi kedua sebagai kota teraman di Asia Tenggara (ASEAN).

Ultimatum Anggaran Gubernur: Minta Dinas PPAPP dan Polisi Bergerak Taktis

Arah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pramono Anung tidak sekadar menjadi pemanis di atas kertas. Menandai dimulainya program strategis ini, Gubernur yang akrab disapa Pram ini telah menyaksikan langsung prosesi penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) penerapan program pelayanan terpadu di Provinsi DKI Jakarta, yang digelar di Gedung Grha Ali Sadikin, Jakarta, Kamis.

Guna memastikan program perlindungan ini tidak mandek di tengah jalan akibat alasan klasik, Pramono memberikan peringatan keras kepada instansi terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta serta aparat kepolisian yang menjadi garda penegakan hukum.

“Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadi percontohan yang baik. Saya sudah meminta kepada Dinas PPAPP, kepada polisi, jangan sampai malu-maluin dananya nggak ada. Jadi, yang paling penting budget-nya disiapkan oleh DKI Jakarta,” ungkap Pramono Anung dengan tegas saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Pramono menggarisbawahi bahwa program perlindungan ini dirancang untuk jangka panjang dan terukur. Dirinya memastikan kesiapan Jakarta untuk mengawal program ini melampaui target minimal satu tahun percontohan, bahkan siap berkomitmen penuh hingga tahun 2029 mendatang.

Strategi Modernisasi: Optimalkan Aplikasi JAKI dan Jakarta Smart City

Investigasi kesiapan infrastruktur di lapangan menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengadopsi sistem perlindungan modern berbasis digital untuk mempercepat respons aduan masyarakat. Guna memaksimalkan implementasi program, sistem pelayanan terpadu ini akan diintegrasikan secara penuh dengan pusat ekosistem teknologi digital Jakarta, yakni aplikasi JAKI (Jakarta Kini) dan pusat kendali Jakarta Smart City.

Melalui optimalisasi digitalisasi ini, penanganan kasus kekerasan maupun diskriminasi terhadap perempuan dan anak di wilayah ibu kota diharapkan dapat berjalan dengan skema:

• Respons Cepat (Real-Time): Memangkas birokrasi pelaporan sehingga korban bisa mendapatkan bantuan darurat secara instan via aplikasi digital.
• Sistem Terintegrasi: Menghubungkan langsung laporan masyarakat dari aplikasi ke Dinas PPAPP, pekerja sosial, hingga posko kepolisian terdekat.
• Berorientasi pada Korban: Memastikan seluruh proses penanganan, mulai dari pendampingan psikologis, hukum, hingga rehabilitasi, berjalan aman dan berpihak penuh pada pemulihan korban.

Sinergi Kokoh Menuju Standar Kota Global

Langkah progresif yang digelorakan Pemprov DKI Jakarta ini menjadi angin segar bagi penegakan HAM dan perlindungan sipil di Indonesia. Kepercayaan dari Kementerian PPPA dipandang Pramono sebagai langkah strategis untuk memperkuat pondasi sosial Jakarta dalam transformasinya menuju kota global yang mandiri.

Dengan dukungan penganggaran yang solid dari APBD DKI Jakarta, sinergi taktis bersama aparat kepolisian, serta pelibatan teknologi mutakhir, Jakarta siap membuktikan diri sebagai role model penegakan keadilan yang responsif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan masyarakat.

{redSVG]