Hermawan Sulistyo: Ketegasan Kapolri Kerap Disalahartikan sebagai Pembangkangan

Pengamat politik dan intelijen Hermawan Sulistyo menilai, sikap tegas Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan tugas kerap keliru dipersepsikan sebagai sikap membangkang. Padahal, menurut Hermawan, ketegasan tersebut justru merupakan bentuk kepatuhan terhadap sistem presidensial dan amanat konstitusi.

Pernyataan ini muncul di tengah derasnya kritik yang menyasar Polri, terutama ketika Kapolri mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum dan pengamanan nasional. Dalam pandangan Hermawan, kritik itu sering kali lahir dari ketidakpahaman terhadap peran dan posisi Polri dalam struktur ketatanegaraan.

Tegas Bukan Berarti Melawan

Hermawan menegaskan bahwa Kapolri bekerja langsung di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena itu, setiap kebijakan strategis Polri sejatinya merupakan bagian dari pelaksanaan perintah konstitusional, bukan manuver politik pribadi.

Ketika Kapolri bersikap tegas, lalu ada yang menilai itu sebagai pembangkangan, menurut Hermawan, penilaian tersebut justru menyesatkan dan tidak berdasar.

Ia menilai, dalam sistem presidensial, aparat penegak hukum memang dituntut mandiri dalam bertindak, namun tetap berada dalam koridor hukum dan kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah.

Narasi yang Kerap Dipelintir

Hermawan juga menyoroti munculnya narasi publik yang cenderung memelintir setiap langkah tegas Polri. Dalam beberapa kasus, tindakan penegakan hukum yang keras justru dibaca sebagai bentuk perlawanan terhadap pihak tertentu atau kepentingan politik tertentu.

Menurutnya, narasi semacam itu berbahaya karena:

• Mengaburkan batas antara ketegasan hukum dan konflik politik
• Melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara
• Mendorong polarisasi opini yang tidak sehat

Padahal, kata Hermawan, Polri justru sedang menjalankan fungsi utamanya: menjaga keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Ketegasan sebagai Kebutuhan Negara

Dalam konteks tantangan keamanan yang semakin kompleks—mulai dari kejahatan transnasional, konflik sosial, hingga ancaman stabilitas nasional—Hermawan menilai ketegasan Kapolri adalah kebutuhan objektif negara, bukan pilihan personal.

Negara akan rapuh jika aparat penegak hukumnya ragu bertindak hanya karena takut disalahartikan.

Ia menekankan, selama tindakan Polri berada dalam koridor hukum, diawasi secara internal dan eksternal, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Presiden dan publik, maka ketegasan itu justru harus didukung.

Soal Persepsi, Bukan Pembangkangan

Pandangan Hermawan Sulistyo memperjelas satu hal penting: polemik seputar Kapolri lebih banyak berkutat pada persepsi publik, bukan pada pelanggaran prinsip ketatanegaraan. Ketegasan yang ditunjukkan Kapolri semestinya dibaca sebagai upaya menjaga wibawa hukum dan stabilitas negara, bukan sebagai sikap membangkang.

Di tengah situasi nasional yang dinamis, Hermawan mengingatkan agar kritik terhadap Polri tetap proporsional, berbasis fakta, dan tidak terjebak pada framing politik sempit.

{RAMBE}