Badan Informasi Geospasial (BIG) Rapat Dengar Pendapat dengan Baleg DPR membahas soal RUU Satu Data Indonesia

di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

JAKARTA – Sebuah pengakuan mengejutkan muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2026). Badan Informasi Geospasial (BIG) secara terbuka mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini "belum berdaulat" dalam hal data satelit. Data krusial wilayah NKRI ternyata masih didominasi dan dikuasai oleh raksasa teknologi asing.

Kondisi ini memicu urgensi penguatan RUU Satu Data Indonesia guna melindungi pertahanan nasional, termasuk mendukung kinerja Polri dan TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah.

Data Nasional Masih "Disandera" Asing?

Plt Kepala BIG, Mohamad Arief Syafii, memaparkan fakta pahit bahwa navigasi dan pemetaan detail di tanah air masih bergantung pada pihak luar seperti Google Maps hingga Here Maps. Padahal, data geospasial yang akurat adalah aset vital bagi keamanan negara.

"Jujur saja, sekarang ini kita belum berdaulat. Data pun yang punya lengkap sekarang asing semua, kita tidak menguasai data-data ini," ungkap Arief di hadapan Baleg DPR RI.

Teknologi Intelijen: Dari Melacak Pejabat hingga Target Militer

Wakil Ketua Baleg DPR, Sturman Panjaitan, turut membagikan pengalamannya saat bertugas di TNI. Ia mengungkap betapa mengerikannya teknologi satelit Amerika Serikat sejak tahun 1996 yang mampu membidik objek seukuran mobil dengan sangat detail.

"Teknologi sekarang jauh lebih mudah. Siapapun bisa menggunakan teknologi untuk melihat data Indonesia. Bahkan posisi pejabat pun bisa dikejar," tegas Sturman, menekankan pentingnya Polri dan instansi keamanan memiliki teknologi tandingan yang mandiri.

Urgensi Satelit Mandiri demi Akurasi Operasi Polri

BIG menekankan bahwa tanpa kedaulatan teknologi satelit, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia bisa berada dalam risiko besar. Arief mencontohkan konflik global seperti Iran vs Israel-AS, di mana citra satelit menjadi penentu akurasi serangan.

Jika Indonesia tidak segera mandiri secara teknologi, dikhawatirkan:

• Update Data Melambat: Pemantauan wilayah konflik atau bencana menjadi tidak real-time.
• Akurasi Operasi: Tanpa data mandiri, koordinasi taktis di lapangan berpotensi kurang presisi.
• Ketergantungan Asing: Data sensitif nasional bisa diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Langkah Strategis: RUU Satu Data Indonesia

Melalui RUU ini, diharapkan Indonesia bisa membangun satelit sendiri yang mampu menembus kendala geografis seperti awan (teknologi radar). Kemandirian ini nantinya akan sangat memperkuat Polri dalam melakukan pemetaan kerawanan kamtibmas serta TNI dalam menjaga perbatasan.

Kedaulatan data bukan sekadar soal peta, tapi soal harga diri dan keamanan setiap warga negara di bawah payung hukum yang kuat.

{redSVG}