Ironi Pemangkasan TKD: Diminta Hemat, Tapi Pusat Justru Dituduh Boros.

Jakarta — Pemerintah pusat mengusulkan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026, memicu kritik tajam dari para kepala daerah dan aktivis otonomi. Ironisnya, sementara daerah diminta berhemat, pusat sendiri dituding justru terus memboroskan anggaran tanpa akuntabilitas lebih tinggi.

Menurut catatan KPPOD, alokasi TKD yang biasanya berada di kisaran Rp 900 triliun tiba-tiba dipangkas drastis menjadi sekitar Rp 693 triliun — penurunan lebih dari 25 persen dibanding tahun sebelumnya. Para gubernur menilai kebijakan ini bisa melemahkan kapasitas fiskal daerah dan mengancam layanan publik yang menjadi tanggung jawab daerah. 

Kritik Daerah: “Diminta Hemat, Tapi Pusat Boros”

Para kepala daerah dalam audiensi dengan Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pemotongan TKD secara sewenang-wenang menciptakan ketidakpastian anggaran. Salah satu keluhan utama adalah bahwa pusat selama ini juga melakukan pengeluaran besar dalam program prioritas nasional yang dinilai kurang transparan atau kurang efisien, sehingga tuduhan “boros” terhadap pusat tak bisa langsung disangkal.

Gubernur di beberapa provinsi menyebut, pemangkasan ini mengancam pembayaran gaji ASN, program sosial prioritas di daerah, serta pembangunan infrastruktur lokal. Sebagian daerah bahkan mengusulkan agar pusat mengambil alih sebagian beban penggajian ASN apabila pengurangan TKD menjadi terlalu berat.

Respons Pusat dan Argumen Keuangan Negara

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi bahwa pemangkasan TKD merupakan langkah wajar dalam penataan ulang anggaran negara. Ia menyebut bahwa daerah pun harus menyesuaikan diri agar tidak bergantung penuh pada transfer pusat. Namun, ia mengakui bahwa negara belum bisa menuruti semua usulan tambahan dari daerah mengingat keterbatasan kemampuan APBN. 

Potensi Dampak dan Risiko Terhadap Otonomi Daerah

Pakar otonomi daerah melihat kebijakan ini sebagai langkah yang bertentangan dengan semangat desentralisasi. Prof. Djohermansyah menyebut bahwa pemangkasan drastis keuangan daerah bisa merusak hubungan harmonis pusat-daerah dan memperlemah kedaulatan fiskal daerah.  Armand Suparman dari KPPOD juga memperingatkan bahwa pemangkasan yang tidak melibatkan dialog intens akan memicu konflik struktural antar level pemerintahan. 

Lebih jauh lagi, potensi terganggunya pelayanan publik – seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar – di daerah dengan kapasitas fiskal rendah sangat besar. Apabila pemangkasan tidak diimbangi mekanisme kompensasi atau pendampingan, kesejahteraan masyarakat daerah bisa mengalami kemunduran.

{redSVG}