Kadiv Humas Polri, Semua Kapolda–Kapolres Diinstruksikan Perkuat Komunikasi Publik, Hoaks Harus Diputus di Lapangan

JAKARTA – Polri kembali menegaskan pentingnya komunikasi publik yang cepat, akurat, dan terbuka. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mendorong seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi, terutama di tengah derasnya arus hoaks dan opini liar di media sosial.

Instruksi ini disampaikan dalam forum resmi sekaligus menjadi penegasan bahwa Polri harus semakin hadir di ruang publik — bukan hanya melalui tindakan, tetapi juga melalui komunikasi yang transparan dan responsif.

Humas Polri Tekankan 3 Kunci: Kecepatan, Keakuratan, dan Konsistensi Informasi

Irjen Sandi menyoroti bahwa banyak isu viral yang semestinya dapat diredam sejak awal jika Polri menjelaskan duduk perkara dengan cepat.

Beliau menyebut tiga pilar utama komunikasi publik yang harus dipegang seluruh pejabat kepolisian:

1. Cepat menyampaikan perkembangan kasus
2. Akurat berdasarkan fakta dan proses hukum
3. Konsisten memberi penjelasan hingga isu mereda

Langkah ini, menurut Sandi, bukan sekadar strategi humas, tetapi bagian dari reformasi internal Polri untuk membangun kepercayaan publik.

Era Digital Tak Bisa Diabaikan: “Jangan Diam Saat Hoaks Beredar”

Kadiv Humas menegaskan bahwa di era digital, narasi publik bergerak lebih cepat daripada proses formal.

“Kalau kita tidak bicara, orang lain yang akan bicara. Dan seringkali itu bukan fakta,”kata Irjen Sandi.

Ia meminta jajaran Polda dan Polres aktif memberikan:klarifikasi cepat,, update penanganan perkara,,edukasi hukum dan penjelasan prosedur kepolisian.

Dengan begitu, celah bagi hoaks, fitnah, dan framing negatif dapat dipersempit.

Polri Dorong Kehadiran “Humanis dan Informatif” di Tengah Masyarakat

Dalam arahannya, Kadiv Humas ingin Polri tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan empati.

Polisi di daerah diminta lebih dekat dengan masyarakat, merespons keluhan warga, serta membuka ruang dialog agar tidak ada jarak antara kepolisian dan publik.

Pola ini mencakup:

• Konferensi pers rutin,
• Update kasus via kanal resmi,
• Penggunaan media sosial yang lebih aktif,
• Serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan informasi.

Melawan Hoaks Jadi Prioritas Utama

Lonjakan berita bohong, manipulasi foto, dan konten provokatif dianggap sebagai ancaman serius.

Polri menilai bahwa hoaks merusak reputasi institusi,,menyesatkan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial.

Karena itu, memperkuat komunikasi publik menjadi tameng pertama dalam menangkal disinformasi.

Kesimpulan: Polri Perkuat Kepercayaan Publik Lewat Transparansi

Instruksi Kadiv Humas Polri ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk semakin hadir secara aktif, informatif, dan humanis.

Dengan komunikasi publik yang kuat:

• Kinerja Polri lebih mudah dipahami masyarakat,
• Hoaks bisa dipatahkan sejak awal,
• Kepercayaan publik dapat terus meningkat.

Polri menegaskan bahwa era diam sudah lewat.

Kini, era komunikasi terbuka dan cepat menjadi kunci menjaga stabilitas informasi di tengah masyarakat.

{redSVG}