Menteri UMKM , Alasan Utama Butuh Polisi di Kementerian: Demi Bersihkan Pungli, Premanisme, dan Mafia Lapangan

Jakarta — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Maman Abdur Rahman, memberi penjelasan tegas mengenai alasan kementeriannya membutuhkan perwira Polri untuk mengisi jabatan tertentu di Kemenkop UKM. Menurutnya, kehadiran polisi bukan sekadar penugasan birokratis, tetapi bagian dari strategi besar untuk memberantas pungutan liar, premanisme, dan praktik mafia yang selama ini menghambat pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Dalam penjelasannya, Beliau mengungkap bahwa dunia UMKM kerap bersinggungan dengan berbagai tekanan lapangan, mulai dari intimidasi oknum, pungli dalam perizinan, hingga penguasaan wilayah oleh kelompok-kelompok informal. Kondisi ini membuat banyak pelaku UMKM sulit berkembang dan rentan menjadi korban praktik tidak sehat.

Peran Polisi Diperlukan untuk Pengawasan, Pengamanan, dan Penindakan Cepat

Polri memiliki kemampuan teknis, struktur komando, dan kapasitas intelijen yang mampu mempercepat upaya penertiban, pengawasan, hingga penindakan terhadap praktik ilegal yang merugikan sektor UMKM.

Beberapa fungsi yang dianggap krusial diisi oleh anggota Polri, antara lain:

1. Menangani Ancaman Lapangan Secara Sistematis

Banyak pelaku UMKM menghadapi premanisme dan tekanan kelompok tertentu. Polisi dinilai memiliki kemampuan untuk mengurai masalah keamanan ini.

2. Memperkuat Pengawasan Penggunaan Anggaran

Program UMKM melibatkan anggaran besar. Kehadiran aparat Polri dinilai mampu memperkuat integritas, pengawasan, dan penertiban dari potensi penyimpangan.

3. Respons Cepat Terhadap Laporan Warga & UMKM

Polri memiliki sistem komando dan respons yang cepat, sehingga aduan pelaku UMKM dapat ditangani lebih efisien dan terukur.

4. Sinkronisasi Penegakan Hukum Antar-Institusi

Banyak kasus UMKM bersinggungan dengan daerah, kepolisian, hingga aparat penegak hukum lain. Kehadiran Polisi aktif membuat koordinasi lebih cepat dan tidak berbelit.

Tantangan UMKM Tidak Bisa Diatasi Sendirian

Menteri UMKM menegaskan, jika kementerian hanya mengandalkan struktur sipil internal, banyak hambatan tidak dapat diatasi secara efektif. Tantangan lapangan yang melibatkan pungli, intimidasi, dan kekuatan informal membutuhkan kapasitas mitigasi keamanan yang lebih kuat.

Ia menyebut, kolaborasi dengan Polri adalah bagian dari upaya menghadirkan ekosistem UMKM yang aman, sehat, dan terlindungi dari pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara ilegal.

Polri Bukan Sekadar Mengisi Jabatan, Tapi Mengawal Kepentingan Rakyat Kecil

Menurut Teten, penempatan anggota Polri bukanlah bentuk “militerisasi lembaga sipil”, tetapi penugasan negara untuk memperkuat sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Polri diharapkan:

• menutup ruang pungli,
• menindak premanisme yang mengganggu UMKM,
• menjaga transparansi program,
• serta ikut mengawasi tata kelola anggaran UMKM.

Langkah ini juga dinilai dapat meningkatkan keamanan iklim usaha di tingkat akar rumput.

Dukungan Publik Menguat: UMKM Perlu Proteksi Lebih Kuat

Banyak kalangan menilai langkah Teten sebagai langkah realistis yang mengakui masalah lapangan secara apa adanya. Di tengah maraknya praktik pungli, calo perizinan, dan permainan kelompok tertentu, kehadiran aparat Polri dianggap dapat memberikan efek jera dan memperbaiki sistem secara menyeluruh.

Pengamat kebijakan publik juga menilai bahwa koordinasi lintas institusi akan berjalan lebih efektif jika ada perwira Polri yang memahami jalur komando dan struktur penegakan hukum.

Konklusi : Polisi Diperlukan untuk Menjamin UMKM Tidak Lagi Jadi Korban Tekanan Lapangan

Menteri UMKM menegaskan bahwa langkah ini bukan politisasi jabatan, tetapi cara konkret untuk memastikan pelaku UMKM memiliki ruang aman untuk berkembang. Dengan dukungan Polri, pemerintah ingin memastikan bahwa ekosistem UMKM bersih, bebas pungli, bebas premanisme, dan jauh dari permainan mafia yang selama ini membebani pelaku usaha kecil.

Kehadiran Polri di Kementerian UMKM adalah bagian dari reformasi struktural untuk membela kepentingan rakyat kecil.

{RAMBE}