OPINI : Militeristik di Balik Beasiswa: Mencari Relevansi TNI dalam Pembekalan LPDP 2026

Gambar Ilustrasi

OPINI : Intelektual atau Prajurit? Kontroversi 'Karantina' Ala Militer bagi Penerima Beasiswa LPDP 2026! 

Kebijakan teranyar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Sainstek) yang menggandeng TNI dalam agenda Persiapan Keberangkatan (PK) beasiswa LPDP menuai polemik tajam. Di tengah ambisi mencetak intelektual kelas dunia, muncul pertanyaan mendasar: Mengapa calon doktor dan magister harus dibekali materi oleh militer di barak tentara?.

Dalih Kedisiplinan vs Realitas Lapangan

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, berdalih bahwa pelibatan TNI krusial untuk menanamkan nilai disiplin, kerja keras, dan jiwa kebangsaan. Tujuannya agar para awardee memiliki ketangguhan mental saat menghadapi culture shock di luar negeri dan berkomitmen kembali ke tanah air.

Namun, teknis pelaksanaan yang bocor ke publik justru memicu kegelisahan. Berdasarkan surat kegiatan yang beredar, pembekalan angkatan ke-206 ini mewajibkan peserta menginap di tenda Lanud Halim Perdanakusuma selama enam hari (4-9 Mei 2026) dengan pembatasan ketat penggunaan ponsel—hanya satu jam per hari.

"Hampir semua mempertanyakan, buat apa? Kami diinformasikan akan menginap di tenda dan tidak boleh pegang HP kecuali satu jam sehari," ujar salah satu peserta yang enggan identitasnya diungkap.

Benturan Narasi: Kebutuhan Akademik atau Indoktrinasi?

Keterlibatan TNI dalam ranah sipil-akademik ini menghadirkan benturan perspektif yang cukup serius:

• Perspektif Pemerintah: Brian Yuliarto menegaskan pembekalan tidak sepenuhnya dilakukan oleh TNI, melainkan diisi oleh sosok berpengalaman untuk membagikan kisi-kisi kehidupan studi. Fokusnya adalah internalisasi nilai luhur bangsa dan nasionalisme.
• Perspektif Kritis: Para kritikus dan pegiat hak sipil mempertanyakan relevansi pola pendidikan "semi-militer" bagi calon peneliti dan akademisi. Penekanan pada kedisiplinan fisik dan pembatasan komunikasi dinilai tidak sejalan dengan budaya akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan dialektika terbuka.

Sorotan Ahli: Risiko "Militerisasi" Ruang Sipil

Beberapa pengamat pendidikan menilai kebijakan ini sebagai bentuk regresi dalam tata kelola pendidikan tinggi. Alih-alih memperkuat metodologi riset atau jejaring global, LPDP justru terjebak pada pendekatan keamanan (security approach) dalam memandang patriotisme.

1. Urgensi Kedisiplinan: Meski disiplin diperlukan, para ahli menekankan bahwa disiplin akademik berbeda dengan disiplin militer. Calon doktor membutuhkan ketajaman analisis, bukan sekadar kepatuhan pada instruksi.
2. Efektivitas Nasionalisme: Menanamkan rasa cinta tanah air melalui pengasingan di barak dan pembatasan informasi (ponsel) dianggap kontraproduktif di era digital. Nasionalisme seharusnya dibangun melalui dukungan riset yang memadai di dalam negeri, bukan indoktrinasi fisik.

Kesimpulan: Sebuah Catatan Kritis

Upaya Kemendikti Sainstek memperkuat nasionalisme melalui jalur militer di Lanud Halim Perdanakusuma menunjukkan adanya krisis kepercayaan pemerintah terhadap integritas intelektual muda. Jika tujuan utamanya adalah mencegah brain drain dan culture shock, maka penguatan ekosistem riset dan pendampingan psikologis-akademik jauh lebih relevan daripada baris-berbaris atau tidur di tenda militer.

Transparansi mengenai kurikulum dan keterlibatan TNI dalam beasiswa sipil ini menjadi krusial agar LPDP tetap menjadi inkubator intelek, bukan sekadar barisan pemikir yang "didisiplinkan" secara fisik.

OPINI {redSVG}