Opini: Polemik Putusan MK dan Masa Depan Reformasi Polri — Membaca Kembali Kebutuhan Negara, Bukan Sekadar Jabatan Sipil

Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menjadi sorotan nasional. Perdebatan tumbuh liar: sebagian menganggap ini langkah maju untuk supremasi sipil, sebagian lagi melihatnya sebagai penyempitan ruang negara dalam merespons tantangan kejahatan modern yang menuntut penanganan lebih teknis.

Namun ada satu hal yang kerap terabaikan dalam debat publik: Indonesia bukan hanya sedang mengatur tata kelola jabatan, tetapi sedang menghadapi eskalasi kejahatan yang semakin kompleks, transnasional, dan terstruktur. Pada titik ini, isu penempatan Polri di kementerian bukanlah pertarungan simbolik kekuasaan, melainkan soal efektivitas negara menjalankan tugas dasarnya: melindungi warga.

1. Ketika Hukum Administratif Tidak Cukup Menghadapi Kejahatan Modern

Banyak kementerian yang bekerja di sektor rawan—perdagangan orang, kelautan, pangan, keuangan negara, bahkan migrasi—bukan hanya berurusan dengan birokrasi, tetapi dengan jaringan kejahatan yang melibatkan sindikat internasional, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.

Pada level ini, kementerian tidak memiliki kewenangan:

• melakukan penyelidikan
• melakukan penangkapan
• melakukan analisis forensik
• membongkar jaringan lintas provinsi dan negara

Itulah sebabnya beberapa kementerian secara terbuka menyampaikan kebutuhan terhadap Polri aktif — bukan karena jabatan, tetapi karena fungsi.

2. Contoh : Kementerian-Kementerian yang Menilai Polri Dibutuhkan

a. Kementerian P2MI / Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

TPPO merupakan kejahatan yang kini menjadi perhatian global. Modusnya tidak lagi konvensional. P2MI secara eksplisit menegaskan bahwa tanpa Polri, banyak kasus tidak akan pernah masuk ke ranah penyidikan.

Mereka membutuhkan polisi untuk:

• membongkar rumah penampungan ilegal
• menangkap jaringan perekrut
• melacak aliran dana ke luar negeri
• menyelamatkan pekerja migran dari penyekapan

Ini pekerjaan aparat penegak hukum, bukan pekerjaan administratif.

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Banyak kejahatan kelautan—illegal fishing, penyelundupan benih, manipulasi izin—tidak cukup ditangani secara administratif. KKP sendiri menegaskan bahwa Polri memperkuat pengawasan dan mempercepat penegakan hukum.

Tanpa kemampuan penyidikan Polri, negara akan kalah jauh dari kapal asing dan mafia kelautan yang sangat rapi mengorganisir operasinya.

c. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan

Setiap tahun negara kehilangan triliunan rupiah dari praktik:

• penyelundupan barang
• pemalsuan dokumen impor
• mafia ekspor ilegal
• jaringan cukai palsu

Bahkan aparat Bea Cukai dan pengawasan perdagangan banyak bersinggungan dengan kejahatan berstruktur yang memerlukan dukungan penyidik Polri.

d. Kementerian Sosial dan BNPB, serta Kementrian Kehutanan

Dalam penanganan bencana, konflik sosial, hingga penertiban bantuan sosial, sebagian besar kementerian membutuhkan:

• pengamanan
• penegakan hukum
• pembukaan blokade
• stabilisasi situasi di lapangan

Ini bukan fungsi sipil biasa—ini memerlukan institusi yang memiliki kemampuan taktis dan legal untuk bertindak cepat.

3. Putusan MK: Benar Semangatnya, Tetapi Salah Dibaca Publik

Semangat MK adalah memastikan bahwa jabatan sipil tidak didominasi aparat. Itu tepat.

Namun publik sering melewatkan detail bahwa:

Penugasan Polri sebelum putusan MK tetap sah dan tidak otomatis dibatalkan.

Banyak kementerian menegaskan bahwa penempatan polisi selama ini:

• terjadi lewat mekanisme negara
• berdasarkan kebutuhan teknis
• dilakukan di sektor rawan kriminalitas
• bukan "bagi-bagi jabatan", tetapi assignment untuk memperkuat fungsi negara

Karena itu, framing bahwa “Polri menduduki jabatan sipil” sering kali tidak akurat.

Yang lebih tepat: Polri membantu kementerian yang menghadapi kejahatan berstruktur.

4. Mengatur Ulang Bukan Berarti Memisahkan Penegakan Hukum dari Kebutuhan Teknis

Reformasi Polri bukan berarti memisahkan polisi dari kementerian yang menghadapi kejahatan.

Yang perlu diperbaiki adalah:

• transparansi mekanisme penugasan
• batas waktu
• ruang lingkup tugas
• bentuk evaluasi
• struktur komando yang jelas

Model kolaborasi ini bukan hal baru. Di banyak negara demokrasi maju, polisi ditempatkan di lembaga strategis untuk memperkuat negara, bukan mendominasi negara.

5. Intinya: Negara Tidak Boleh Lemah dalam Menghadapi Kejahatan

Pertanyaannya sederhana:

Apakah kementerian-kementerian yang menangani ancaman kejahatan transnasional siap bekerja tanpa Polri?

Jawabannya: tidak.

Kejahatan berkembang cepat—lebih cepat dari birokrasi.

Jika Polri ditarik total, negara justru akan:

• kehilangan kecepatan
• kehilangan daya tangkap jaringan mafia
• kehilangan kemampuan paksa
• kehilangan fungsi penyelidikan

Dan yang paling fatal: kehilangan nyawa rakyat yang seharusnya dilindungi.

Penutup: Reformasi Harus Menguatkan Negara, Bukan Melemahkannya

Polemik putusan MK ini harus dibaca bukan sebagai pertentangan sipil vs aparat, tetapi sebagai kesempatan untuk menyusun ulang tata kelola penugasan Polri secara lebih rapi, transparan, dan berfungsi.

Namun satu hal harus diingat:

Negara tidak boleh membiarkan kementerian strategis berjalan tanpa instrumen penegakan hukum yang memadai.

Dan pada titik ini, Polri bukan sekadar hadir—Polri diperlukan.

{RAMBE}