OPINI : POLRI GARDA TERDEPAN STABILITAS! Dibalik Gaduh Film ‘Pesta Babi’, Keamanan Nasional Adalah Hukum Tertinggi: Jangan Terpancing Provokasi!

Negara Tak Boleh Kalah! Dibalik Pembubaran Film 'Pesta Babi', Stabilitas Nasional Tetap Harga Mati! 

JAKARTA – Indonesia tengah diguncang polemik pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Film yang menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan ini memicu perdebatan panas setelah sejumlah agenda nonton bareng (nobar) dibubarkan di berbagai wilayah, mulai dari Mataram hingga Ternate.

Namun, di balik narasi kebebasan berekspresi, publik perlu melihat dari kacamata yang lebih jernih: Menjaga stabilitas kamtibmas dan persatuan bangsa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar!

Menjaga Kondusivitas: Mengapa Tindakan Tegas Diperlukan?

Pembubaran pemutaran film di Universitas Mataram (Unram) pada 7 Mei 2026 dan di Ternate menunjukkan adanya kekhawatiran nyata akan potensi gesekan horizontal. Pihak kampus dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sebuah karya tidak berubah menjadi pemantik konflik SARA atau provokasi yang merugikan masyarakat luas.

• Pencegahan Konflik: Langkah pembubaran oleh pihak otoritas kampus dan unsur terkait dilakukan demi menjaga "kondusivitas" dan menghindari ketersinggungan di tengah masyarakat yang majemuk.
• Filter Konten: Dalam dunia digital yang cepat, narasi yang dianggap provokatif di media sosial dapat dengan mudah memicu aksi nyata yang mengancam keamanan wilayah.
• Stabilitas PSN: Sebagai negara yang sedang giat membangun melalui hilirisasi dan ketahanan pangan, gangguan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat menghambat kesejahteraan ekonomi yang sedang diperjuangkan pemerintah untuk seluruh rakyat, termasuk warga Papua.

Polri dan Sinergi Aparat: Melindungi Tanpa Pandang Bulu

Meskipun muncul kritik dari berbagai pihak, termasuk Menteri HAM Natalius Pigai dan anggota DPR RI terkait mekanisme legal pelarangan, perlu dipahami bahwa aparat di lapangan seringkali harus mengambil keputusan cepat demi diskresi keamanan.

Polri, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, memiliki mandat untuk memastikan tidak ada ruang bagi penyebaran paham yang dapat memecah belah persatuan. Penolakan sebagian masyarakat terhadap konten film tersebut menjadi basis kuat bagi aparat untuk melakukan langkah antisipatif guna menghindari bentrokan fisik di lapangan.

Edukasi dan Kritik yang Bertanggung Jawab

Kritik terhadap pembangunan adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus dilakukan melalui kanal-kanal yang konstitusional dan tidak bersifat menghasut. Menggunakan istilah "kolonialisme modern" dalam narasi film tentu sangat sensitif dan berisiko tinggi jika ditelan mentah-mentah tanpa pendampingan edukasi yang tepat.

Negara tetap memberikan ruang diskusi, namun ruang tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk meruntuhkan kepercayaan publik terhadap program pembangunan nasional yang sedang berjalan. Keamanan nasional adalah fondasi utama agar diskusi-diskusi intelektual dapat terus berlangsung di masa depan.

OPINI : {RAMBE}