Polisi tetapkan 8 tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, termasuk Roy Suryo. 130 saksi diperiksa, 723 barang bukti disita. Ahli forensik hingga bahasa dilibatkan.

Jakarta — Kasus fitnah ijazah Presiden Joko Widodo akhirnya mencapai babak baru.

Setelah berbulan-bulan menjadi perdebatan di ruang publik dan media sosial, Polda Metro Jaya resmi menetapkan delapan orang tersangka, termasuk mantan Menteri Roy Suryo, dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong dan manipulasi dokumen akademik yang menyeret nama mantan Presiden Jokowi.

Penyidik bahkan mengungkap bahwa mereka telah memeriksa 130 saksi, mengamankan 723 barang bukti, dan melibatkan 22 ahli lintas disiplin untuk memastikan proses penyidikan berjalan ilmiah dan transparan.

Polisi Libatkan Ahli: Dari Forensik Digital hingga Bahasa

Kasus ini pertama kali dilaporkan ke polisi setelah sejumlah akun di media sosial menyebarkan klaim bahwa ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah palsu. Klaim tersebut memicu kehebohan publik, meski pihak UGM segera menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah asli dan sah secara akademik.

Untuk memperkuat bukti, penyidik melibatkan ahli forensik digital, ahli bahasa, ahli hukum ITE, ahli sosiologi hukum, hingga ahli komunikasi publik. Mereka menelusuri sumber unggahan, metadata dokumen, serta pola penyebaran konten yang diduga dimanipulasi.

“Pemeriksaan dilakukan sangat hati-hati. Kami tidak ingin kasus ini dianggap sebagai kriminalisasi pendapat, tapi ini sudah masuk kategori penyebaran berita bohong dengan niat mencemarkan nama baik,” ujar Kombes Ade Safri Simanjuntak, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya.

Roy Suryo Cs Jadi Tersangka

Dalam gelar perkara, penyidik menemukan bukti kuat bahwa kelompok ini secara sadar menyebarkan narasi fitnah dan dokumen palsu terkait ijazah Jokowi.

Roy Suryo, yang dikenal sebagai pakar telematika, termasuk di antara delapan tersangka bersama sejumlah aktivis dan pengguna media sosial lain.

Menurut penyidik, mereka tak hanya membahas di forum tertutup, tapi juga mengedarkan dokumen yang sudah dimanipulasi ke publik, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap mantan Presiden dan lembaga pendidikan.

“Kami sudah lakukan klasifikasi dua klaster: pelaku utama dan penyebar. Semua memiliki peran jelas berdasarkan hasil digital forensik,” kata Kombes Ade Safri.

723 Bukti dan 130 Saksi Diperiksa

Hingga kini kepolisian telah memeriksa 130 saksi dan menyita lebih dari 700 barang bukti. Bukti-bukti itu mencakup:

• dokumen ijazah asli dan legalisasi UGM,
• tangkapan layar percakapan digital,
• video klarifikasi dan unggahan media sosial,
• serta alat bukti elektronik yang menguatkan dugaan penyebaran konten hoaks.

Ahli digital forensik menegaskan bahwa dokumen yang beredar di media sosial telah mengalami perubahan elemen visual seperti font, tanda tangan, hingga nomor seri. Artinya, dokumen yang dijadikan dasar tuduhan tidak bersumber dari arsip resmi universitas.

Desakan Publik: Tindak Tegas Penyebar Hoaks

Setelah keaslian ijazah Jokowi kembali dikonfirmasi oleh pihak UGM dan Kementerian Pendidikan, seruan agar polisi menahan para pelaku mencuat di berbagai platform media sosial.

Warganet menilai fitnah semacam ini bukan hanya menyerang pribadi presiden, melainkan juga menyerang integritas sistem pendidikan tinggi nasional. Banyak pihak menganggap penegakan hukum terhadap kasus ini harus menjadi efek jera terhadap penyebar hoaks politik.

“Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana hoaks bisa mengancam stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Dr. Ninik Karini, ahli komunikasi Universitas Indonesia.

Pendapat Para Ahli: Ini Bukan Sekadar Hoaks, Tapi Serangan Terstruktur

Beberapa pengamat hukum dan komunikasi menilai kasus ini memiliki pola penyebaran yang terencana.

Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum tata negara, penegakan hukum harus mengedepankan bukti ilmiah, bukan tekanan politik.

Sementara pakar sosiologi hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Bagus Santoso, menyebut fenomena ini sebagai bentuk “cyber weaponization” — upaya menggunakan disinformasi untuk mendeligitimasi figur publik.

“Hoaks akademik seperti ini berbahaya. Ia memanfaatkan kredibilitas lembaga pendidikan sebagai senjata politik,” ujarnya.

Literasi Digital dan Etika Publik Jadi Kunci

Kasus fitnah ijazah Jokowi kini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat dan pegiat media sosial.

Dari hasil pemeriksaan, jelas bahwa tuduhan yang dilayangkan terhadap Presiden tidak berdasar secara fakta dan hukum.

Pihak kepolisian menegaskan proses penyidikan akan terus berlanjut hingga ke akar jaringan penyebar fitnah, sementara para ahli menyerukan penguatan literasi digital agar publik tidak mudah terprovokasi oleh narasi manipulatif.

“Masyarakat perlu kritis, tapi juga bertanggung jawab. Beda antara kritik dan fitnah,” tegas Kombes Ade Safri.

{redSVG}