PT Hadji Kalla Sesalkan Kehadiran Mayjen TNI saat Eksekusi Lahan Tanjung Bunga, TNI AD Janji Investigasi Lengkap

Makassar — PT Hadji Kalla menyampaikan penyesalan atas kehadiran seorang perwira tinggi, Mayjen TNI, dalam proses eksekusi lahan di kawasan Tanjung Bunga, Makassar. Peristiwa ini memicu perhatian publik karena dianggap menimbulkan kesan adanya dukungan militer dalam sengketa sipil.

Manajemen PT Hadji Kalla menegaskan bahwa mereka menghormati proses hukum, namun merasa keberadaan pejabat militer aktif dalam kegiatan non-militer dapat menimbulkan multitafsir di masyarakat.

“Kami menghormati proses eksekusi, tetapi sangat menyayangkan kehadiran seorang Mayjen TNI dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini berpotensi memunculkan persepsi yang tidak tepat,” ujar pihak PT Hadji Kalla dalam keterangan resminya.

TNI AD: Kehadiran Mayjen Akan Diselidiki

Menanggapi isu ini, TNI Angkatan Darat langsung menyatakan akan melakukan investigasi internal untuk memastikan apakah keterlibatan perwira tersebut sesuai prosedur atau terjadi pelanggaran disiplin.

Pihak TNI AD menegaskan bahwa lembaga militer tidak boleh ikut campur dalam perkara perdata atau sengketa bisnis.

“Kami akan melakukan pendalaman. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” kata perwakilan TNI AD.

Sengketa Lahan Tanjung Bunga Memanas Lagi

Kasus lahan Tanjung Bunga selama ini memang menjadi salah satu sengketa agraria terbesar di Makassar. Eksekusi terbaru kembali menarik perhatian publik karena melibatkan banyak pihak dan memicu pertanyaan soal transparansi prosedur.

PT Hadji Kalla berharap proses hukum berjalan objektif, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, dan meminta seluruh aparat menjaga netralitas dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Harapan untuk Kejelasan Hukum

Perusahaan menegaskan bahwa mereka terus mengikuti jalur hukum secara resmi dan berharap investigasi TNI AD dapat memberikan terang atas polemik kehadiran Mayjen dalam eksekusi tersebut.

Kasus ini kini menjadi sorotan karena menyangkut dua isu sekaligus: penegakan hukum dalam sengketa lahan, serta etika dan batasan peran militer dalam urusan sipil.

{SVG}