Reputasi Polri Buah Simalakama? Di Tengah Tekanan Opini Publik, Hukum Tak Boleh Kalah oleh Prasangka

Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menjadi sorotan. Sejumlah media bereputasi baik,mengangkat isu yang sama: reputasi polisi sebagai “buah simalakama” di tengah derasnya opini publik.

Istilah itu bukan tanpa alasan.

Tidak bisa dimungkiri, institusi kepolisian masih memikul beban persepsi dari berbagai kasus masa lalu. Akumulasi peristiwa tersebut membentuk opini kolektif yang membuat setiap insiden yang melibatkan aparat — bahkan dalam konteks tugas pengamanan, pembubaran balap liar, tawuran, atau pengejaran geng motor — kerap langsung dipersepsikan sebagai kesalahan atau kekerasan.

Di sinilah dilema itu muncul.

Tegas Salah, Diam Disalahkan

Polisi dituntut tegas menghadapi:

• Balap liar yang merenggut nyawa,
• Tawuran pelajar yang brutal,
• Geng motor yang meresahkan warga.

Namun ketika tindakan tegas berujung luka atau kecelakaan operasional, tuduhan pelanggaran langsung menyeruak.

Jika aparat bertindak — disorot.

Jika aparat ragu — dianggap lemah.

Inilah “buah simalakama” yang sesungguhnya.

Padahal dalam negara hukum, tindakan tidak boleh dinilai berdasarkan reputasi masa lalu atau emosi kolektif. Hukum bekerja atas dasar fakta, unsur, dan pembuktian.

Bahaya Pergeseran: Dari Praduga Tak Bersalah ke Praduga Bersalah

Salah satu ancaman serius dalam situasi ini adalah bergesernya asas presumption of innocence menjadi presumption of guilt terhadap aparat.

Ketika setiap insiden langsung divonis sebagai penganiayaan tanpa penyelidikan objektif, dampaknya tidak sederhana:

• Aparat menjadi ragu bertindak,
• Ketertiban umum melemah,
• Pelanggar hukum merasa lebih berani,
• Keamanan publik terancam.

Namun sebaliknya, jika setiap tindakan aparat selalu dibenarkan tanpa evaluasi, maka kepercayaan publik justru runtuh.

Keseimbangan adalah kunci.

Peran Pers dan Opini Publik: Menjaga Api, Bukan Menyulutnya

Media memiliki posisi strategis dalam membentuk persepsi.

Pers yang sehat tidak boleh:

• Menghakimi sebelum proses hukum selesai,
• Menggiring opini hanya dari potongan video viral,
• Menciptakan narasi yang memperkeruh situasi.

Namun media juga tidak boleh:

• Menutup kritik,
• Mengabaikan dugaan pelanggaran,
• Menjadi corong pembenaran tanpa verifikasi.

Opini publik pun harus dibangun di atas informasi utuh, bukan asumsi sepihak.

Dalam era media sosial, potongan 15 detik video bisa membentuk vonis massal. Padahal investigasi membutuhkan waktu, forensik, saksi, dan prosedur hukum yang jelas.

Profesionalisme Polri: Jawaban atas Krisis Persepsi

Reputasi tidak bisa diperbaiki dengan slogan.

Yang dibutuhkan adalah konsistensi:

• Transparansi investigasi,
• Evaluasi internal nyata,
• Sanksi tegas jika terbukti bersalah,
• Perlindungan terhadap anggota yang bertindak sesuai SOP.

Kepercayaan publik lahir dari tindakan nyata, bukan narasi defensif.

Dalam banyak kasus, Polri telah menunjukkan kesediaan membuka proses etik, melibatkan pengawas internal maupun eksternal, dan menyampaikan hasil penyelidikan secara terbuka. Langkah-langkah inilah yang menjadi fondasi pemulihan reputasi jangka panjang.

Keadilan Tanpa Prasangka Berlaku untuk Semua — Termasuk Petugas

Kita semua — masyarakat, pers, dan aparat — berada dalam satu ekosistem hukum yang sama.

Jika prasangka mendahului fakta, maka hukum akan digantikan oleh persepsi.

Setiap kejadian harus dilihat secara objektif:

• Apakah ada unsur kesengajaan?
• Apakah tindakan sesuai prosedur?
• Apakah situasi memang tidak dapat dihindari?
• Apakah ada faktor provokasi atau perlawanan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa ditemukan melalui investigasi yang adil, bukan opini yang terburu-buru.

Reputasi Boleh Diperdebatkan, Tetapi Hukum Harus Berdiri Tegak

Reputasi memang memengaruhi persepsi.

Namun keadilan tidak boleh berdiri di atas bayangan masa lalu.

Jika kita ingin negara hukum yang kuat, maka prinsipnya harus konsisten:

Siapa pun yang salah harus dihukum, siapa pun yang benar harus dilindungi — termasuk aparat penegak hukum.

Di tengah badai opini, satu hal yang tidak boleh goyah adalah komitmen pada fakta.

Karena ketika hukum dikalahkan oleh prasangka, yang kalah bukan hanya polisi — tetapi negara itu sendiri.

Opini : {RAMBE}

Terinspirasi tulisan Peter F Gonta { Politikus NASDEM}, Minggu ke 3 Feb 2026