RESMI! 13 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan—Denda Dihapus, Diskon Besar, Ini Daftar Lengkapnya!

Jakarta — 5 Desember 2025. Kabar gembira untuk para pemilik kendaraan di Indonesia! Sebanyak 13 provinsi mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mulai berlaku pada akhir 2025. Program ini memberikan keringanan besar bagi masyarakat, termasuk:

• Penghapusan denda,
• Bebas tunggakan tertentu,
• Diskon pokok pajak,
• Keringanan biaya balik nama (BBNKB).

Program pemutihan ini dilakukan serentak oleh sejumlah pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus meringankan beban masyarakat.

Apa Itu Pemutihan Pajak Kendaraan?

Pemutihan pajak kendaraan adalah kebijakan yang memberikan:

• Penghapusan denda keterlambatan,
• Penghapusan beban administrasi atau tunggakan tertentu,
• Potongan pembayaran pajak dan Keringanan biaya balik nama.

Program ini sangat dinanti, terutama oleh pemilik kendaraan yang sudah lama menunggak karena biaya dendanya terlalu tinggi.

13 Provinsi yang Menggelar Pemutihan Pajak Kendaraan

Berikut daftar lengkapnya sebagaimana dihimpun dari data resmi pemerintah daerah:

1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. Jawa Timur
5. DI Yogyakarta
6. Banten
7. Bali
8. Sumatera Utara
9. Sumatera Selatan
10. Riau
11. Kalimantan Selatan
12. Sulawesi Selatan
13. Nusa Tenggara Barat (NTB)

Setiap daerah memiliki mekanisme dan periode pemutihan yang sedikit berbeda, namun inti programnya sama: membebaskan masyarakat dari denda dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan.

Denda Nol Rupiah!

Sebagian besar provinsi menawarkan:

• Penghapusan 100% denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
• Penghapusan sanksi administrasi SWDKLLJ
• Keringanan BBNKB untuk kendaraan tangan kedua

Bagi masyarakat yang menunggak bertahun-tahun, momen ini sangat penting karena biaya denda biasanya jauh lebih besar daripada pajak pokoknya.

Siapa yang Paling Diuntungkan?

Pemilik kendaraan yang:

• menunggak pajak lebih dari satu tahun,
• membeli motor atau mobil bekas tanpa balik nama,
• sedang terkena sanksi administrasi,
• kehilangan dokumen dan sulit mengurus pajak,

akan sangat terbantu oleh program pemutihan ini.

Pemerintah Daerah Dorong Warga Segera Manfaatkan Program

Sejumlah provinsi menegaskan bahwa masa pemutihan dibatasi waktu, sehingga warga harus bergerak cepat agar tidak kehilangan kesempatan.

“Ini momentum terbaik untuk melunasi pajak tanpa beban denda. Setelah periode berakhir, sanksi kembali berlaku,” tegas salah satu pemerintah daerah.

Program pemutihan pajak kendaraan di 13 provinsi ini menjadi kesempatan besar bagi masyarakat untuk merapikan administrasi kepemilikan kendaraan dan menghindari denda yang menumpuk.

Dengan berbagai keringanan yang diberikan, pemerintah berharap kepatuhan pajak meningkat dan data kendaraan semakin valid.

{redSVG}