Skandal Sertifikasi K3 Kian Melebar! Tiga Tersangka Baru Diduga Terima Uang Pemerasan di Kemenaker

Jakarta — Kasus dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali bergulir. Penyidik menetapkan tiga tersangka baru yang diduga ikut menerima aliran uang haram dari praktik pemerasan terhadap perusahaan peserta sertifikasi.

Penetapan tersangka ini menegaskan bahwa perkara tersebut bukan ulah individu semata, melainkan mengarah pada pola sistemik yang telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu.

Tiga Nama Baru Masuk Radar Penyidik

Berdasarkan hasil penyidikan, ketiga tersangka baru diduga memiliki peran aktif dalam proses penerimaan uang pemerasan. Uang tersebut disebut berkaitan dengan pengurusan sertifikasi K3 yang seharusnya berjalan sesuai prosedur resmi tanpa pungutan di luar ketentuan.

Penyidik menyebut, aliran dana diterima dengan berbagai modus, mulai dari dalih percepatan proses hingga kelulusan sertifikasi.

Modus Pemerasan Terkuak

Dalam praktiknya, perusahaan yang mengajukan sertifikasi K3 diduga diminta menyerahkan sejumlah uang agar proses berjalan lancar. Padahal, sertifikasi K3 merupakan instrumen penting untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dan seharusnya bebas dari praktik koruptif.

Kasus ini dinilai mencederai tujuan utama program K3 yang menyangkut nyawa dan keselamatan pekerja.

Penyidikan Masih Berkembang

Aparat penegak hukum menegaskan bahwa penyidikan belum berhenti. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan, seiring pendalaman aliran dana dan peran pihak-pihak lain yang terlibat.

Penyidik juga menelusuri apakah praktik pemerasan ini melibatkan oknum lintas jabatan atau hanya terjadi pada level tertentu di internal Kemenaker.

Sorotan Tajam ke Tata Kelola Kemenaker

Kasus ini memicu sorotan tajam terhadap tata kelola pelayanan publik di Kemenaker, khususnya pada sektor perizinan dan sertifikasi. Publik mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar layanan yang bersentuhan langsung dengan dunia usaha dan tenaga kerja terbebas dari praktik pemerasan.

Pemerintah diminta memastikan reformasi birokrasi tidak berhenti pada slogan, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan.

Pesan Tegas Aparat

Aparat menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari komitmen memberantas praktik korupsi dan pemerasan dalam pelayanan publik. Semua pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.

{RedSVG}