Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara dan Aceh berubah menjadi tragedi ekologis terbesar dalam satu dekade. Data resmi mencatat 143 korban meninggal, 239 warga hilang, dan ribuan orang mengungsi dalam kondisi memprihatinkan. Namun di tengah duka nasional ini, muncul satu pernyataan kontroversial:

“Tidak ada penggundulan hutan.” — Pejabat TNI

Pernyataan ini memantik kemarahan publik.

Narasi publik di Facebook, Instagram, dan berbagai ruang diskusi menunjukkan gelombang kecurigaan: mengapa institusi militer begitu cepat menyimpulkan bahwa tidak ada deforestasi, padahal bukti visual di lapangan justru menunjukkan sebaliknya?

Bukti Visual: Gelondongan Kayu Mengalir Bersama Banjir

Rekaman warga di Instagram dan Facebook memperlihatkan tumpukan gelondongan kayu—bukan ranting, bukan patahan alami—melainkan balok-balok hutan yang tampak jelas sudah ditebang sebelumnya.

Ini bukan fenomena baru: kayunya terlalu rapi, terlalu seragam, terlalu “siap jual” untuk disebut “pohon tumbang alami”.

Pertanyaannya sederhana:, Jika tidak ada penggundulan hutan, dari mana datangnya ratusan kayu gelondongan yang hanyut dibawa banjir?

Kontradiksi Narasi Resmi

Di sisi lain, laporan-laporan investigatif lingkungan sejak bertahun-tahun lalu telah menandai Sumut–Aceh sebagai hotspot deforestasi, baik legal maupun ilegal. Bahkan masyarakat lokal di grup-grup Facebook terang-terangan menyampaikan:

• “Setiap tahun bukit makin gundul.”
• “Sudah lama kayu keluar malam-malam.”
• “Kalau bukan tebang liar, masa iya kayu bisa sebanyak itu hanyut?”

Pernyataan publik ini menggambarkan realitas yang bertolak belakang dengan klaim TNI.

Mengapa TNI Terlihat Terburu-Buru Menampik Deforestasi?

Ini yang menjadi sorotan.

Analisis dan para pengamat menyebut empat kemungkinan:

1. Melindungi Reputasi Sektor Pengamanan?

Operasi pengamanan hutan sering melibatkan aparat. Jika terbukti terjadi pembiaran atau keterlibatan oknum, institusi bisa ikut terseret citra negatif.

2. Mengalihkan Fokus dari Masalah Struktural

Lebih mudah menyalahkan cuaca ekstrem ketimbang mengakui bahwa kerusakan hutan adalah bom waktu yang dibiarkan bertahun-tahun.

3. Tidak Ada Koordinasi Antar-Instansi

Sementara BNPB, Kemenhut, dan aktivis lingkungan banyak mengaitkan bencana dengan degradasi hutan, pernyataan TNI justru menyisakan kesan bahwa narasi negara tidak sinkron.

4. Minimnya Audit Ekologi Independen

Tidak ada transparansi mengenai hasil pantauan udara, citra satelit, maupun patroli lapangan sebelum dan sesudah bencana.

Opini Publik: “Jangan Tutupi Deforestasi dengan Dalih Stabilitas”

Warga yang terdampak banjir bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan kepercayaan. Di kolom komentar Instagram dan Facebook, kemarahan publik jelas:

• “Jangan gaslighting rakyat.”
• “Banjir sebesar ini mana mungkin kalau hutan masih utuh?”
• “Kayu gelondongan itu siapa yang tebang? Alien?”
• Dan lain sebagainya.

Pernyataan TNI justru makin memperburuk persepsi bahwa ada sesuatu yang ingin ditutupi.

Ketika publik membandingkan video lapangan dengan narasi resmi, jurang kepercayaan makin menganga.

Jika TNI Yakin Tidak Ada Penggundulan Hutan, Tunjukkan Datanya

Institusi sebesar TNI tentu memiliki akses pada drone, satelit, dan intelijen geografis.

Maka pertanyaannya: Mana peta tutupan lahan? Mana data citra satelit sebelum kejadian? Mana hasil patroli lapangan?

Jika memang tidak ada penggundulan hutan, data tersebut seharusnya bisa dipublikasikan untuk mengakhiri polemik.

Namun hingga kini, publik justru melihat:

• Bukit yang gundul
• Kayu yang hanyut
• Sungai yang dangkal oleh sedimentasi
• Desa luluh lantak diterjang air bercampur gelondongan

Semua itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan kalimat:

“Tidak ada penggundulan hutan.”

Bencana Besar Tidak Boleh Ditutupi dengan Narasi Politis

Banjir yang menewaskan ratusan warga bukan sekadar bencana alam — ini adalah bencana tata kelola lingkungan. Investigasi harus dilakukan secara independen, bukan berdasarkan klaim sepihak.

Masyarakat berhak tahu:

• Siapa pemilik kayu gelondongan yang hanyut?
• Apakah ada pembalakan liar terorganisir?
• Apakah ada oknum aparat yang membiarkan aktivitas ilegal?
• Bagaimana izin-izin APL, HTI, dan perkebunan dikeluarkan dalam 10 tahun terakhir?

Tanpa jawaban jujur, tragedi serupa akan terus berulang.

Ikhtisar : Banjir Sumut Bukan Sekadar Cuaca — Ini Alarm Keras atas Kerusakan Hutan yang Tidak Diakui

Banjir mematikan ini memaksa kita bertanya: berapa banyak lagi korban nyawa yang harus hilang sebelum negara mau jujur bahwa deforestasi adalah masalah nyata?

Jika narasi resmi hanya sibuk menepis fakta visual, publik akan mengambil kesimpulan lain:

ada sesuatu yang tidak ingin diungkap.

Dan dalam setiap bencana besar,

Kebenaran yang ditutupi selalu lebih berbahaya daripada hujan itu sendiri.

{RAMBE}