Tiga Oknum TNI Berlagak Polisi di Gowa: Sopir “Dibekuk”, Pemerasan Rp 30 Juta, Jejak Arogansi Militer Kembali Terungkap

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan — Tiga oknum anggota TNI ditangkap setelah melakukan dugaan pemerasan terhadap seorang sopir angkutan antar-daerah hingga Rp 30 juta dengan modus menyamar sebagai polisi dalam razia TPPO. Kasus ini menambah panjang daftar arogansi militer yang sebelumnya juga tercatat dalam sejarah.

Peristiwa Pemerasan di Gowa

• Pada hari Jumat (7/11/2025) di jembatan kembar Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seorang sopir angkutan antar-daerah bernama AI (20) menghadapi tiga orang yang mengaku dari kepolisian dan menuduhnya membawa calon pekerja migran ilegal.

• Dua dari pelaku menyamar sebagai anggota Polri dan memaksa korban ikut ke posko, kemudian menuntut uang agar proses hukum dihentikan. Laporan awal menyebut permintaan uang Rp 30 juta, sementara media lainnya mencatat hingga Rp 50 juta.

• Korban kemudian melapor ke Polres Gowa. Penyelidikan mengarah ke oknum TNI sebagai pelaku dengan modus bersembunyi di balik “razia TPPO” palsu.

• Kejadian ini mendapat perhatian karena menyentuh isu penyalahgunaan wewenang dan kolusi antara aparat militer dengan praktik kriminal.

Jejak Arogansi Militer

• Menurut laporan KontraS, dalam periode Oktober 2023 hingga September 2024 ditemukan 64 peristiwa kekerasan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil, meliputi penganiayaan (37 kasus), penyiksaan (11), dan intimidasi (9). Dari total tersebut, 75 orang luka-luka dan 18 tewas.

• Data resmi menyebut jumlah pelanggaran oknum TNI pada 2023 mencapai 1.048 kasus — naik 0,76 % dibanding 2022 yang berjumlah 1.040.

• Kasus di Gowa menjadi refleksi bahwa kultur penyalahgunaan kewenangan aparat militer belum benar-benar berubah, walaupun komitmen reformasi sudah sering digaungkan.

Analisis Dampak:

1. Dampak kepercayaan publik – Ketika oknum militer berpura-pura sebagai polisi dan memeras warga, reputasi institusi TNI dan Polri sama-sama menjadi korban. Rasa aman warga terhadap aparat penegak hukum dan militer tergerus.
2. Isu hak asasi manusia & perlindungan warga sipil – Pemerasan dengan kedok penegakan hukum (TPPO) memunculkan persoalan serius terkait hak hukum warga sipil, proses pengawasan internal, dan akuntabilitas anggota TNI.
3. Sentimen publik & jurnalisme investigatif – Artikel ini bisa memicu diskusi lebih luas tentang reformasi militer, peran pengawasan internal TNI, serta sinergi antara TNI-Polri dalam menjalankan fungsi keamanan tanpa intimidasi.

Kasus di Gowa ini menjadi alarm bagi semua institusi bahwa penyalahgunaan kewenangan tak bisa dibiarkan—terlebih bila melibatkan aparat yang seharusnya memberi rasa aman. Apabila benar oknum TNI menggunakan modus “razia TPPO” untuk meraup keuntungan pribadi, maka yang dirugikan bukan hanya korban langsung, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. Pertanyaan kini: apakah tindakan ini akan diusut tuntas dan dijadikan momentum reformasi internal, atau hanya menjadi catatan hitam yang akan terlupakan?

Kasus pemerasan di Gowa oleh oknum TNI tampaknya bukan sekadar insiden tunggal — akan tetapi menjadi bagian dari pola lama yang menyoroti perlunya reformasi nyata dalam sektor keamanan Indonesia. Bila tetap dibiarkan, bukan hanya korban individual yang dirugikan, tetapi kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum dan militer akan terus terkikis. Sekarang, publik menunggu langkah tegas: apakah pelaku akan diadili secara terbuka dan sistem internal akan diperkuat ?

{redSVG}