Usulan Perluasan Penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Lansia dan Difabel Mulai 2026

Menyalurkan Perlindungan Sosial Lebih Luas, Fokus ke Kelompok Rentan

Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengusulkan agar program MBG yang kini menyasar balita, ibu hamil, dan ibu menyusui juga diperluas untuk menyertakan kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas (difabel) mulai tahun 2026. 

Usulan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa malam (4 November 2025).  Ia menegaskan bahwa bila disetujui, penerima MBG lansia dan difabel tidak akan dihapus dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) lainnya — mereka tetap mendapatkan perlindungan sosial sesuai ketentuan. 

Target dan Tahapan Pelaksanaan

• Pemerintah menargetkan bahwa program MBG hingga akhir 2025 akan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima di 38 provinsi.
• Saat ini (per akhir Oktober 2025) tercatat sekitar 40 juta penerima manfaat menyebar di 509 kabupaten/kota.
• Untuk kelompok lansia dan difabel, Gus Ipul mencatat angka awal sasaran sekitar 100 ribu lansia dan 30 ribu difabel, sebagai bagian dari perencanaan 2026.

Alasan dan Implikasi Kebijakan

• Perluasan ini merupakan langkah untuk memastikan kelompok rentan yang membutuhkan — seperti lansia dan difabel — mendapatkan asupan gizi dan perlindungan sosial yang memadai. 
• Pemerintah juga melakukan transformasi pendekatan bansos ke arah pemberdayaan. Bagi kelompok usia produktif, bantuan akan diarahkan ke program pemberdayaan ekonomi — sedangkan lansia dan difabel tetap menjadi penerima dukungan sosial yang stabil.
• Memperbaiki data penerima manfaat menjadi salah satu fokus agar penyaluran tepat sasaran dan manfaat maksimal.

Catatan Penting

• Perluasan ini masih dalam tahap usulan dan akan dilaporkan kembali setelah perumusan dan persetujuan.
• Program MBG saat ini tidak menggantikan atau menghapus penerima sekarang, melainkan memperluas cakupan ke kelompok tambahan.
• Meskipun program ini telah berjalan, pengalaman seperti munculnya kasus keracunan massal terkait penyaluran MBG menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan mutu juga harus diperkuat. 

{redSVG}