“Wacana gelar pahlawan kepada Soeharto kembali terhambat oleh keberlakuan TAP MPR No. XI/1998 dan rekam jejak masa Orde Baru. Simak fakta dan implikasinya di sini.”

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) Sebagai Pengganjal Utama, Dampak & Implicasi

Jakarta — Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden kedua RI, Soeharto, kembali menemui hambatan serius. Salah satu pengganjal utama adalah keberadaan Reformasi 1998 dan sejumlah ketetapan MPR yang dinilai masih berlaku sebagai rambu-pengawasan moral dan hukum terhadap penyelenggara negara.

Rintangan Utama: Ketetapan MPR & Rekam Jejak

Salah satu kendala mendasar adalah keberlakuan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Pasal 4 dalam ketetapan tersebut bahkan secara eksplisit menyebut nama Soeharto sebagai bagian dari domain pengawasan. Meskipun kemudian terdapat kabar pencabutan atau penyelesaian terhadap ketetapan itu, faktanya keberadaan dokumen tersebut dan jejak sejarah yang melekat menjadi alasan kuat penundaan atau pembatalan usulan.

Selain itu, lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) juga mendesak agar pemerintah mempertimbangkan “luka sejarah” terhadap korban masa Orde Baru sebelum mengambil keputusan. Ketua DPR mengingatkan bahwa anugerah tersebut tak hanya soal gelar, melainkan soal nilai moral dan simbolik. 

Alasan & Konsekuensi yang Harus Dipertimbangkan

• Penghargaan yang bermakna: Gelar pahlawan nasional bukan sekadar simbol, melainkan representasi teladan yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya — sehingga rekam jejak tokoh harus dikaji secara komprehensif.
• Risiko dilihat sebagai pemutihan sejarah: Mendukung pemberian gelar kepada tokoh dengan jejak kontroversial bisa diartikan sebagai pengabaian terhadap pelanggaran HAM atau korupsi yang terjadi. Ini bisa menimbulkan kegelisahan publik.
• Kepentingan politik dan legitimasi: Wacana pemberian gelar sosok seperti Soeharto sering muncul menjelang momentum politik, menimbulkan spekulasi bahwa pengusulan itu tidak hanya soal sejarah, tetapi juga politik. 

Sikap dan Langkah Selanjutnya

Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: apakah meneruskan proses penetapan gelar pahlawan kepada Soeharto atau menunda dan memperkuat kajian sejarahnya terlebih dahulu. Tampak bahwa publik dan kelompok aktivis menuntut proses yang lebih terbuka dan adil.

Beberapa poin penting yang muncul:

• Pemeriksaan rekam jejak secara transparan dan independen.
• Pelibatan korban dan masyarakat sipil dalam dialog nilai.
• Penyesuaian atau revisi regulasi jika dokumen-ketetapan seperti TAP MPR menghambat proses penghargaan.

{redSVG}