Wamen KKP {juga} Tegaskan: Penempatan Polri di Kementerian Justru Perkuat Kinerja, Bukan Hambat Aturan

JAKARTA — Isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal jabatan sipil kembali ramai dibahas, namun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan fakta yang sering terlewat: kehadiran personel Polri di kementerian justru memperkuat kerja pemerintah, bukan menghambatnya.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan memastikan bahwa penugasan anggota Polri di lingkungan KKP selama ini memberikan dampak nyata, terutama dalam pengawasan, penegakan hukum, dan mempercepat koordinasi lintas lembaga.

Kehadiran Polisi Diperlukan: Banyak Tugas KKP Butuh Penegakan Hukum

Menurut Wamen, sektor kelautan dan perikanan memiliki tantangan besar: mulai dari penyelundupan benih, illegal fishing, perizinan, hingga jaringan kejahatan lintas wilayah. Dalam kondisi seperti itu, kompetensi kepolisian sangat diperlukan.

“Justru kehadiran Polri membantu kami. Masalah-masalah di lapangan itu banyak yang bersinggungan dengan hukum. Penugasan ini mempercepat kerja, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Polri di kementerian dilakukan berdasarkan aturan lama sebelum putusan MK, sehingga tidak ada pelanggaran atau penyimpangan kebijakan.

Penugasan Sesuai Mekanisme Negara, Bukan Kepentingan Pribadi

Wamen KKP menekankan bahwa penempatan anggota Polri bukanlah "rebutan jabatan", tetapi penugasan negara untuk memperkuat sektor strategis. Semua dilakukan melalui mekanisme resmi, koordinasi, dan kebutuhan spesifik.

Penguatan pengawasan laut, kriminalitas perikanan, serta koordinasi lintas aparat menjadi alasan utama kenapa Polri dibutuhkan di KKP. Banyak kasus besar dibongkar karena kolaborasi erat antara penyidik KKP dan anggota Polri.

Putusan MK Jangan Dimaknai Salah

Terkait putusan MK yang membatasi penempatan aparat aktif di jabatan sipil, Wamen mengingatkan publik agar tidak menafsirkan secara keliru. Ia menegaskan bahwa penugasan yang sudah berjalan sebelumnya tetap sah dan sesuai ketentuan yang berlaku saat penempatan dilakukan.

“Yang sudah berjalan itu sah. Dan faktanya, kerja kami makin efektif berkat kolaborasi dengan Polri,” ujarnya.

Polri Perkuat Efektivitas Kementerian, Bukan Menguasai

KKP memastikan bahwa keberadaan anggota Polri justru menciptakan:

• Pengawasan yang lebih ketat di sektor laut
• Penegakan hukum yang cepat dan terukur
• Koordinasi yang jauh lebih efisien
• Pencegahan kerugian negara dari praktik ilegal

Dengan kompleksitas masalah kelautan, kehadiran Polri terbukti menutup celah kejahatan yang sering memanfaatkan lemahnya pengawasan.

Sinergi Antar-Lembaga Dinilai Semakin Kuat

Wamen menegaskan sinergi Polri–KKP seharusnya dibaca sebagai upaya negara memperkuat sektor strategis. Ia menilai bahwa narasi yang berkembang belakangan sering hanya mengambil potongan informasi, tanpa melihat konteks lengkap.

“Fokus kami adalah memperkuat pelayanan publik dan menjaga sumber daya kelautan. Kolaborasi dengan Polri terbukti efektif,” katanya.

{RAMBE}