Warga Bongkar Paksa Gapura TNTN, Teriak Minta Aparat Bersenpi Keluar: Ini Bukan Daerah Perang!

Pelalawan, Riau — Ketegangan antara warga dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) memuncak. Dalam beberapa hari terakhir, warga membongkar plang, mencabut gapura bertuliskan kawasan konservasi, hingga berunjuk rasa meminta Satgas PKH bersenjata—yang diisi unsur TNI—segera angkat kaki dari lokasi.

Aksi ini dipicu kemarahan masyarakat yang menilai operasi Satgas PKH dilakukan tanpa dialog, tanpa transparansi, dan dengan pendekatan represif bersenjata, sehingga memicu ketakutan di kampung-kampung sekitar TNTN.

Berbagai video yang viral menunjukkan warga menarik plang dan pagar besi sambil berteriak agar petugas bersenjata meninggalkan kawasan yang selama ini menjadi ruang hidup mereka.

“Kami Bukan Penjahat!” — Warga Protes Pendekatan Bersenjata Satgas PKH

Warga menilai keberadaan Satgas PKH bersenjata di TNTN bukan hanya tidak manusiawi, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat.

Beberapa keluhan utama warga:

• Satgas membawa senjata laras panjang ketika memasuki kampung.
• Warga merasa diintimidasi karena operasi dilakukan dengan kekuatan militer.
• Tidak ada penjelasan resmi soal dasar operasi atau kawasan yang dipermasalahkan.
• Akses warga ke kebun dan lahan menjadi terblokir.
• Kehadiran bersenjata dianggap membuat situasi seperti “wilayah konflik”.

Warga Riau yang diwawancarai Kumparan mengatakan,

“Kami bukan teroris, kenapa datang pakai senjata? Kami cuma berkebun buat makan.”

Operasi Satgas PKH Dianggap Menyalahi Aturan — Warga Tesso Nilo Tuntut Transparansi

Warga juga mempertanyakan dasar hukum operasi penertiban yang dilakukan dengan pendekatan militeristik. Mereka menegaskan:

• TNI tidak punya kewenangan penegakan hukum sipil, termasuk penggusuran, pengusiran, atau penyitaan lahan.
• Penertiban kawasan hutan harus dilakukan lewat jalur administrasi, perdata, atau pidana, bukan operasi bersenjata.
• Kehadiran aparat bersenjata hanya memperkeruh hubungan antara negara dan masyarakat adat/petani kecil.

Koordinator masyarakat menyebut operasi Satgas PKH sebagai “penegakan hukum yang salah alamat dan membahayakan rakyat kecil.”

Ketegangan Meningkat: Gapura TNTN Dibongkar Warga sebagai Bentuk Protes

Warga di Dusun Air Hitam dan desa sekitar membongkar paksa gapura besar bertuliskan “Taman Nasional Tesso Nilo”. Aksi ini bukan bentuk perusakan semata, tetapi simbol penolakan terhadap tindakan yang mereka anggap tidak adil.

Menurut laporan RiauAktual dan Kompas Regional:

• Warga ramai-ramai menarik pagar dan tiang gapura.
• Aksi berlangsung spontan tanpa kekerasan.
• Warga berteriak meminta Satgas PKH bersenjata segera keluar.
• Mereka menilai tanda kawasan konservasi digunakan untuk melegitimasi tindakan represif.

Warga mengatakan,

“Yang kami lawan bukan pelestarian hutan, tapi cara aparat memperlakukan kami seolah musuh negara.”

Pendekatan Bersenjata Justru Memperburuk Konflik Sosial

Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai operasi Satgas PKH dengan melibatkan unsur TNI bersenjata merupakan:

• Pendekatan keliru, karena hutan Tesso Nilo memiliki konflik agraria yang kompleks.
• Tidak sesuai prinsip reforma agraria maupun peraturan penanganan kawasan hutan.
• Berpotensi melanggar HAM, apalagi dilakukan tanpa sosialisasi dan pemetaan sosial yang jelas.

Para ahli menegaskan bahwa pendekatan keamanan bersenjata terhadap warga sipil justru memperluas konflik, bukan menyelesaikannya.

Warga Tesso Nilo: Kami Siap Dialog, Tapi Tolak Pendekatan Militer

Masyarakat menyatakan mereka tidak anti-pemerintah, tetapi menolak keterlibatan aparat bersenjata dalam urusan lahan.

Tuntutan warga sangat jelas:

1. Satgas PKH bersenjata segera ditarik dari kawasan.
2. Pemerintah membuka dialog terbuka dengan warga terdampak.
3. Penanganan kawasan hutan dilakukan dengan prosedur sipil, bukan operasi militer.
4. Reforma agraria dan legalisasi lahan rakyat dipercepat.
5. Negara harus menghormati ruang hidup masyarakat yang sudah puluhan tahun menetap dan berkebun.

Suara Warga Tesso Nilo Harus Didengar — Negara Tak Boleh Menakut-nakuti Rakyatnya

Kasus Tesso Nilo menegaskan satu hal penting: membawa senjata ke hadapan rakyat kecil bukan solusi penyelamatan hutan.

Jika negara ingin menyelesaikan konflik agraria, pendekatannya harus:

• dialogis,
• berbasis data,
• menghormati hak warga,
• dan bebas intimidasi.

Warga telah bersuara.

Kini giliran pemerintah menunjukkan bahwa mereka berpihak pada rakyat—bukan pada pendekatan bersenjata di tanah-tanah yang sengketa statusnya belum pernah diselesaikan secara adil.

{RAMBE}