Gambar Ilustrasi

Jeritan Keadilan dari Desa Sei Siarti: Kenapa Kasus Sengketa Lembu Janda Ini Bisa Seret Nama Institusi? 

Dandim 0209/Labuhanbatu Letkol Kav Hanung Kaptiaji 

memberikan keterangan terkait video viral tuding 

TNI rampas 16 ekor lembu di Labuhanbatu.

Ternyata Ada Sengketa Misterius Antar-Sipil?

LABUHANBATU – Jagat maya kembali dihebohkan dengan potongan video amatir berdurasi singkat yang mendadak viral di berbagai platform digital, termasuk TikTok dan portal media nasional. Narasi yang beredar di tengah masyarakat pun tak main-main: satu kompi oknum anggota TNI dituding kepergok warga saat diduga menggondol 16 ekor lembu milik seorang janda di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam video bernuansa mencekam tersebut, tampak sejumlah warga lokal mengarahkan cahaya senter di tengah kegelapan malam sembari meneriaki rombongan pria berbadan tegap yang sedang berjalan kaki. Sontak, video ini memicu gelombang perdebatan panas di ruang publik digital terkait keadilan rakyat, transparansi, dan penegakan hukum di wilayah pedesaan.

Dandim 0209/LB Angkat Bicara: "Itu Video Lama, Masalah Murni Antar-Sipil!"

Merespons keresahan masyarakat dan menjaga marwah institusi di era demokrasi yang transparan, Komandan Kodim (Dandim) 0209/Labuhanbatu, Letkol Kav Hanung Kaptiaji, langsung bergerak cepat memberikan klarifikasi dan membantah keras narasi keterlibatan institusi TNI sebagai pelaku pencurian.

Berdasarkan hasil investigasi internal, Letkol Kav Hanung menjelaskan bahwa peristiwa di dalam video tersebut bukanlah kejadian baru, melainkan rekaman lama yang terjadi sekitar Mei 2026.

"Saya dapat informasi video itu sudah lama, sekitar bulan Mei tahun ini. Informasi sementara yang kami terima, persoalan tersebut sebenarnya dilatarbelakangi oleh sengketa kepemilikan lembu antara seorang warga janda dengan pria berinisial J di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah," ungkap Letkol Kav Hanung Kaptiaji saat dikonfirmasi, Sabtu (27/6/2026).

Pihak TNI sangat menyayangkan adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja mengunggah video tersebut dengan narasi provokatif yang menyeret nama institusi. "Jadi ini murni masalah sipil dengan sipil, tapi kok bawa-bawa nama TNI. Ya, kami sangat menyayangkan hal tersebut," imbuh Dandim.

Membela Hak Rakyat: Sengketa Sempat Mengambang dan Ditolak Polisi?

Sebagai laporan jurnalisme yang berpihak pada keadilan rakyat dan hak-hak warga prasejahtera, terdapat fakta krusial yang kini menjadi sorotan. Kasus sengketa 16 ekor lembu milik janda tersebut kabarnya pernah coba dilaporkan oleh pihak korban ke tingkat Polres Labuhanbatu hingga ke Polda Sumatera Utara.

Namun ironisnya, laporan hukum tersebut sempat mengalami jalan buntu dan ditolak oleh pihak kepolisian karena dinilai tidak memenuhi kelengkapan administrasi. Kondisi inilah yang diduga menyulut rasa frustrasi warga di tingkat akar rumput, hingga akhirnya memicu aksi saling rekam dan berujung viral dengan narasi liar di media sosial demi mencari keadilan alternatif (social justice).

Fakta Riil Sengketa Lembu di Labuhanbatu (Update Juni 2026):

-------------------------------------------------------------------------

• Lokasi Kejadian : Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Labuhanbatu.

• Objek Sengketa  : 16 Ekor Lembu Milik Seorang Warga Janda.

• Duduk Perkara   : Perselisihan Klaim Kepemilikan Antara Korban & Pria Inisial J.

• Waktu Kejadian  : Terjadi sekitar Mei 2026 (Video Lama Diputar Kembali).

• Status Hukum    : Sempat Ditolak di Polres/Polda karena Masalah Administrasi.

-------------------------------------------------------------------------

Polri dan TNI Selidiki Originalitas Video dan Upayakan Mediasi

Meskipun narasi keterlibatan satu kompi TNI telah dibantah, pihak Kodim 0209/LB memastikan tidak akan tinggal diam dan tetap peduli pada stabilitas sosial serta hak-hak masyarakat kecil. Pihak intelijen dan hukum Kodim saat ini tengah berkoordinasi untuk memeriksa keaslian (originalitas) serta melacak sumber utama pengunggah video asli di platform TikTok tersebut.

"Untuk perkembangan penanganannya masih terus kami cek di lapangan, apakah saat ini sudah ada langkah mediasi damai antar-warga yang bersengketa atau bagaimana. Kami juga memeriksa keaslian video itu untuk memastikan tidak ada disinformasi yang merugikan masyarakat maupun institusi negara," tegas Letkol Kav Hanung.

Kasus ini menjadi pelajaran penting dalam iklim demokrasi Indonesia modern: bahwa setiap keluhan hukum rakyat kecil—terutama kaum rentan seperti seorang janda di pelosok desa—harus mendapat perhatian administratif yang cepat dan adil oleh aparat penegak hukum (APH) setempat, agar tidak terjadi sumbatan komunikasi yang berujung pada aksi saling tuduh di media sosial.

{RAMBE}