Gambar ilustrasi

ALARM BAHAYA DEMOKRASI!

JAKARTA – Sebuah kebijakan pertahanan dan keamanan baru yang tengah digenjot oleh pemerintah kini menuai gelombang penolakan keras dari berbagai elemen bangsa. Rencana pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) serta perluasan Komando Teritorial (Koter) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai sebagai langkah mundur yang mengancam pilar-pilar demokrasi dan supremasi sipil yang telah diperjuangkan sejak era Reformasi 1998.

Koalisi Masyarakat Sipil dari berbagai lembaga pemantau hak asasi manusia dan demokrasi secara lantang melayangkan desakan kepada pemerintah untuk segera menghentikan proyek militerisasi pembangunan ini sebelum guritanya merusak tatanan sosial masyarakat bawah.

Mengapa Pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) Dianggap Berbahaya?

Berdasarkan analisis investigatif dari dokumen resmi dan pernyataan pers Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat sejumlah poin krusial yang melatarbelakangi mengapa kebijakan penggenjotan batalion baru ini memicu alarm bahaya:

1. Potensi Hidupnya Kembali "Dwifungsi Militer"

Kebijakan melibatkan militer dalam ranah pembangunan dan ketahanan pangan secara struktural dinilai meniru pola Orde Baru. Hal ini berpotensi membangkitkan kembali hantu Dwifungsi militer, di mana tentara tidak lagi sekadar menjadi alat pertahanan negara, melainkan ikut mencampuri urusan domestik, birokrasi, dan ekonomi yang seharusnya menjadi ranah institusi sipil.

Daftar Ancaman Struktural Batalion Teritorial Pembangunan & Koter:

-------------------------------------------------------------------------

• Supremasi Sipil    : Melemah akibat meluasnya komando militer ke daerah.

• Ruang Sengketa     : Potensi represifitas tinggi pada konflik agraria/lahan.

• Efisiensi Anggaran : Duplikasi fungsi anggaran publik yang merugikan pos sipil.

• Hak Asasi Manusia  : Risiko pengawasan ketat dan intimidasi di akar rumput.

-------------------------------------------------------------------------

2. Ancaman Nyata Bagi Supremasi Sipil dan Demokrasi

Penyebaran kekuatan militer hingga ke tingkat teritorial paling bawah (seperti Kodam, Korem, Kodim, hingga Babinsa) melalui dalih pembangunan dipandang sebagai langkah mengawasi gerak-gerik masyarakat sipil secara berlebihan. Negara dinilai gagal mengoptimalkan fungsi kementerian sipil dan pemerintah daerah, dan justru memilih jalan pintas dengan menggunakan pendekatan militer (military approach).

3. Risiko Konflik Agraria dan Pelanggaran HAM

Keterlibatan aktif prajurit bersenjata dalam proyek-proyek strategis pembangunan nasional (termasuk food estate atau infrastruktur daerah) rawan memicu benturan fisik dengan masyarakat adat atau petani lokal. Ketika terjadi sengketa lahan, kehadiran batalion militer di lapangan dikhawatirkan akan memposisikan TNI berhadapan langsung sebagai "tameng" korporasi melawan rakyat kecil.

Suara Lantang dari Koalisi Sipil dan Ormas Keagamaan

Gelombang protes ini tidak hanya datang dari kalangan aktivis hak asasi manusia seperti Imparsial, tetapi juga menyuarakan kegelisahan organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan terbesar seperti Nahdlatul Ulama (NU). Melalui berbagai kanal resmi, mereka mengingatkan pemerintah bahwa profesionalisme TNI diuji dengan bagaimana mereka fokus pada modernisasi alutsista dan menghadapi ancaman kedaulatan eksternal, bukan dengan mengurusi proyek penanaman padi atau pembangunan fisik pedesaan yang menjadi tugas Kementerian PU, Pertanian, atau Pemda.

Koalisi Sipil menegaskan, jika pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan ini tetap dipaksakan berjalan, maka indeks demokrasi Indonesia di tahun-tahun mendatang diprediksi akan merosot tajam menuju sistem tata negara yang otoriter dan militeristik.

{RAMBE}