Gambar Ilustrasi

Kopdes Merah Putih Disorot: Mengapa Oknum TNI Turun Tangan Kawal Buldozer Hancurkan Fasilitas Pendidikan? 

DITUNGGANGI OKNUM APARAT? , Warga Amuk Tindakan Arogan Babinsa!

ENDE – Aroma penyalahgunaan kekuatan aparat berseragam kembali mencuat dan memicu ketegangan hebat di tengah masyarakat. Suasana di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wolomoni yang terletak di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, mendadak mencekam pada Sabtu (6/6/2026). Secara sepihak, sebuah alat berat (buldozer) menerobos masuk merusak fasilitas pendidikan demi memuluskan proyek Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ironisnya, tindakan yang mencederai dunia pendidikan ini dikawal ketat oleh oknum TNI Babinsa.

Kehadiran oknum aparat yang pasang badan mengawal alat berat tersebut memantik perlawanan sengit. Para guru, orang tua wali murid, warga setempat, hingga lembaga adat (Mosalaki) langsung mengepung lokasi untuk menghadang penggusuran paksa yang dinilai arogan dan sarat kepentingan ini.

Arogansi Oknum TNI: Tak Cuma Kawal Buldozer, Babinsa Ikut Hancurkan Tiang Sekolah!

Keterlibatan oknum TNI dalam proyek penggusuran Kopdes Merah Putih ini dinilai sudah jauh melampaui batas tugas pokok dan fungsinya. Pihak wakil kepala sekolah menegaskan bahwa penggusuran ini dilakukan secara mendadak tanpa ada surat pemberitahuan atau koordinasi apa pun sebelumnya.

Saat buldozer mulai merusak area samping sekolah, oknum Babinsa yang berada di lokasi tidak sekadar melakukan pengamanan, melainkan ikut bertindak agresif. Oknum TNI tersebut dilaporkan turun tangan langsung memotong bagian resplang dan tiang bangunan sekolah secara paksa dengan dalih mengganggu pergerakan alat berat.

Melihat fasilitas belajar anak-anak mereka dihancurkan oleh oknum aparat yang seharusnya mengayomi rakyat, emosi warga dan orang tua murid langsung pecah. Mereka mengamuk dan melakukan aksi saling dorong untuk menghentikan arogansi oknum TNI dan operator alat berat di lapangan.

Tanah Adat Dikangkangi: Mosalaki Kecam Kades dan Oknum Aparat

Lembaga adat (Mosalaki) bersama tokoh masyarakat setempat mengecam keras tindakan Kepala Desa Niawula yang melibatkan kekuatan oknum TNI untuk menekan warga demi kepentingan Kopdes Merah Putih. Mosalaki menegaskan bahwa lahan tersebut adalah tanah hibah pemberian warga adat sejak puluhan tahun lalu yang dikhususkan untuk membangun fasilitas pendidikan, bukan untuk komersialisasi.

Warga menyayangkan mengapa oknum TNI justru memosisikan diri sebagai tameng pelindung bagi proyek kades yang kontroversial, alih-alih berpihak pada kepentingan anak-anak sekolah. Selaku pengawas Kopdes Merah Putih, kepala desa dituding sengaja memanfaatkan pengaruh aparat hukum untuk memuluskan pembangunan di lokasi yang jelas-jelas tidak cocok.

Tabrak Aturan Hukum: Proyek Kopdes Diduga Langgar Permenkes dan RTRW

Aksi penggusuran paksa yang dikawal oknum militer ini dinilai telah menabrak rentetan regulasi hukum negara, antara lain:

• Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes): Mengatur tegas bahwa lingkungan sekolah wajib steril dari aktivitas pasar atau usaha yang mengganggu proses belajar dan memicu tekanan psikologis anak dalam radius minimal 200 meter.
• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW): Mengubah fungsi lahan fasilitas sosial/pendidikan menjadi area ekonomi secara sepihak merupakan pelanggaran berat terhadap hukum zonasi tata ruang daerah.

Hingga saat ini, gelombang protes warga dan lembaga adat di Ende terus memanas. Masyarakat mendesak Pangdam dan institusi TNI menindak tegas oknum Babinsa yang terlibat dalam aksi penggusuran fasilitas negara ini, serta menuntut Pemerintah Kabupaten Ende segera menarik mundur alat berat dari SDN Wolomoni.

{RAMBE}