Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Polri Tambah Direktorat PPA–PPO di Kepri, Bali hingga Maluku Utara.

Kepolisian Republik Indonesia terus memperkuat langkah strategis dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terbaru, Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan akan menambah Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA–PPO) di sejumlah Polda strategis, mulai dari Kepulauan Riau, Bali, hingga Maluku Utara.

Kebijakan ini menjadi bagian dari respons Polri terhadap meningkatnya kompleksitas kejahatan berbasis eksploitasi manusia, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan tinggi karena faktor pariwisata, perbatasan, dan jalur keluar-masuk internasional.

Direktorat Baru untuk Respons Lebih Cepat

Penambahan Direktorat PPA–PPO bertujuan memperkuat struktur organisasi Polri agar penanganan kasus perempuan, anak, dan TPPO lebih fokus, cepat, dan profesional. Dengan status direktorat, penanganan perkara tidak lagi bersifat parsial, melainkan terkoordinasi dari hulu ke hilir.

Wilayah seperti Kepri, Bali, dan Maluku Utara dinilai membutuhkan perhatian khusus karena memiliki karakteristik rawan eksploitasi, baik dalam konteks perdagangan orang, kekerasan seksual, maupun kejahatan lintas negara.

Wakapolri Luncurkan Buku Strategi Berantas TPPO

Sejalan dengan penguatan struktur, Wakapolri juga meluncurkan sebuah buku strategi yang menjadi pedoman Polri dalam pemberantasan TPPO serta perlindungan perempuan dan anak. Buku ini merangkum pendekatan penegakan hukum, pencegahan, hingga penguatan kerja sama lintas sektor.

Peluncuran buku tersebut menegaskan bahwa Polri tidak hanya bergerak pada tataran operasional, tetapi juga memperkuat kerangka konseptual dan kebijakan agar penanganan kasus semakin sistematis dan berkelanjutan.

Fokus Penegakan Hukum dan Pencegahan

Melalui Direktorat PPA–PPO, Polri menegaskan komitmennya untuk:

• Mengusut tuntas jaringan TPPO, termasuk lintas daerah dan negara
• Memberikan perlindungan maksimal bagi korban perempuan dan anak
• Memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah
• Mendorong pencegahan melalui edukasi dan pengawasan

Langkah ini diharapkan mampu memutus mata rantai kejahatan yang selama ini menyasar kelompok rentan.

Sinyal Serius Negara Hadapi Kejahatan Kemanusiaan

Penambahan direktorat dan peluncuran buku strategi ini menjadi sinyal kuat keseriusan negara dalam menghadapi kejahatan kemanusiaan. Polri menegaskan bahwa kasus TPPO dan kekerasan terhadap perempuan serta anak bukan sekadar kriminal biasa, melainkan kejahatan serius yang merusak masa depan bangsa.

Dengan penguatan struktur, strategi, dan sumber daya, Polri menargetkan penanganan kasus yang lebih efektif, berkeadilan, dan berpihak pada korban.

{redSVG}