Tutup 1.000 Tambang Ilegal, Prabowo Sentil Pengusaha Rakus: Negara Tak Boleh Kalah oleh Keserakahan

Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto menutup 1.000 tambang ilegal di berbagai daerah kembali mengguncang publik. Di tengah sorotan kerusakan lingkungan, kebocoran penerimaan negara, hingga konflik sosial, Prabowo menegaskan satu sikap keras: negara tidak boleh kalah oleh keserakahan segelintir pengusaha.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyentil praktik pertambangan ilegal yang selama ini berjalan seolah tanpa rasa bersalah. Ia menilai, ada pengusaha yang merasa tak perlu mengakui kesalahan, padahal aktivitasnya merusak lingkungan, merugikan negara, dan menyingkirkan hak masyarakat sekitar.

Negara Hadir, Bukan Sekadar Teguran

Penutupan ribuan tambang ilegal ini bukan sekadar simbol. Pemerintah menegaskan operasi tersebut dilakukan setelah pemetaan lapangan, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta penegakan hukum yang menyasar izin bodong, operasi tanpa izin, hingga manipulasi laporan produksi.

Prabowo menekankan, praktik tambang ilegal bukan hanya soal pelanggaran administratif. Dampaknya nyata: deforestasi, pencemaran air, longsor, dan hilangnya mata pencaharian warga. Karena itu, kebijakan ini diarahkan untuk memulihkan tata kelola sumber daya alam agar berpihak pada kepentingan nasional dan generasi mendatang.

Sentilan Keras untuk Pengusaha “Kebal”

Dalam nada tegas, Prabowo mengkritik mentalitas pengusaha yang rakus dan merasa kebal hukum. Ia menyebut ada pihak-pihak yang menikmati keuntungan besar tanpa tanggung jawab, lalu menghindar saat negara menuntut kepatuhan.

“Kalau negara dibiarkan lemah, yang menang hanya keserakahan,” tegasnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan politik dan hukum: era pembiaran sudah berakhir.

Dampak Luas: Lingkungan, Negara, dan Rakyat

Penutupan tambang ilegal diproyeksikan memberi efek berlapis:

• Lingkungan: menghentikan laju kerusakan dan membuka jalan rehabilitasi.
• Penerimaan negara: menutup kebocoran pajak dan royalti.
• Keadilan sosial: melindungi warga dari dampak langsung tambang liar.

Pemerintah juga memastikan pengawasan berkelanjutan agar tambang yang telah ditutup tidak beroperasi kembali secara sembunyi-sembunyi.

P

esan Akhir: Hukum Harus Menang

Dengan kebijakan ini, Prabowo menegaskan garis tegas antara kepentingan nasional dan praktik serakah. Hukum harus menang, negara harus hadir, dan sumber daya alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat—bukan untuk segelintir pihak yang mengabaikan aturan.

{Rambe}