Gambar Ilustrasi

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si.,

SIKAT HABIS MAFIA TITIPAN! , Irjen Pol Anwar: Tidak Ada Kuota Khusus, Semua Wajib Jalur Reguler!

JAKARTA – Komitmen revolusioner dalam mencetak perwira masa depan yang berintegritas, profesional, dan berkelas dunia terus dikobarkan oleh Korps Bhayangkara. Guna menutup rapat-rapat celah praktik kecurangan, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., mengeluarkan maklumat tegas bahwa penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 bersih dari segala bentuk intervensi.

Langkah berani ini menjadi bukti nyata dari transformasi Polri Presisi yang konsisten menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis). Istitusi kepolisian memastikan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap praktik "anak emas" atau titipan dari pihak mana pun. Semua anak bangsa dari berbagai latar belakang sosial memiliki hak dan kesempatan yang sama rata untuk mengabdi kepada negara.

Masuk Tahap Rikkes II: Tersisa 513 Calon Taruna/Taruni Terbaik

Penegasan berkelas tersebut disampaikan langsung oleh Irjen Pol. Anwar saat memberikan arahan komando kepada seluruh jajaran fungsi SDM dan Humas Polri secara daring dari Jakarta, Minggu (7/6/2026). Dalam instruksinya, jenderal bintang dua ini memaparkan bahwa kompetisi pencarian calon pemimpin Polri tersebut saat ini sudah berjalan sangat ketat dan telah memasuki tahapan Pemeriksaan Kesehatan Tahap II (Rikkes II) yang berlangsung pada 5–6 Juni 2026.

Berdasarkan hasil sidang kelulusan yang objektif menggunakan sistem gugur di setiap tahapan, tercatat sebanyak 513 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan perjuangan ke tahap Rikkes II. Jumlah tersebut terdiri dari:

• 468 Peserta Pria
• 45 Peserta Wanita

Angka ini setara dengan 1,3 kali dari total kuota seleksi yang nantinya akan diperebutkan pada tingkat pusat (Mabes Polri).

“Yang selalu saya sampaikan, dan saya ulangi kembali, bahwa rekrutmen ini menggunakan prinsip BETAH, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Semua peserta memiliki kesempatan yang sama,” tegas As SDM Kapolri, Irjen Pol. Anwar.

Gebrakan Satu Jalur: Haramkan 5 Modus 'Aman Sejagat'

Guna menjamin keadilan yang hakiki bagi seluruh peserta yang telah berdarah-darah mempersiapkan diri, As SDM Kapolri mengultimatum seluruh panitia daerah (Panda) di setiap Kepolisian Daerah (Polda) untuk mematuhi sistem satu pintu, yakni Jalur Reguler Nasional.

Secara blak-blakan, Irjen Pol. Anwar mengharamkan lima hal yang kerap menjadi isu miring di tengah masyarakat dalam proses rekrutmen:

❌ TIDAK ADA Kuota Khusus

❌ TIDAK ADA Jalur Prestasi / Jalur Khusus

❌ TIDAK ADA Jalur Titipan Pejabat

❌ TIDAK ADA Perlakuan Istimewa

❌ TIDAK ADA Kuota Tambahan / Kuota Mabes

“Kelima hal tersebut saya sampaikan tidak ada! Akpol Tahun Anggaran 2026 hanya melalui satu jalur yaitu jalur reguler nasional. Tidak ada jalur lain atau kuota lainnya seperti kuota khusus, kuota Mabes, maupun kuota tambahan lainnya,” ujar Irjen Pol. Anwar dengan nada bicara bariton yang lugas.

Seluruh proses seleksi diwajibkan berjalan jujur, adil, serta dikawal ketat oleh pengawas internal (Propam dan Itwasum) serta pengawas eksternal independen guna memastikan hasil yang objektif terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dipuji Lembaga Pengawas: Polri Sukses Jawab Harapan Rakyat

Skema rekrutmen yang super ketat dan transparan ini dinilai telah berhasil menjawab ekspektasi tinggi masyarakat Indonesia akan lahirnya aparat penegak hukum yang bersih sejak dari hulu. Pola rekrutmen terpadu ini juga mendapatkan acungan jempol dan apresiasi tinggi dari berbagai lembaga pengawas eksternal negara, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman RI, kelompok LSM, hingga Tim KPRB yang terus aktif melakukan monitoring melekat di lapangan.

Menutup arahannya, As SDM Kapolri memerintahkan kepada seluruh jajaran Karo SDM Polda dan Humas Polri di seluruh pelosok tanah air untuk menggandeng media massa secara masif. Edukasi publik harus digencarkan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu oknum calo penipu yang menjanjikan kelulusan lewat jalur belakang.

Lewat keseriusan ini, Polri membuktikan bahwa hanya mereka yang memiliki fisik prima, mental baja, dan kecerdasan terbaiklah yang berhak memakai seragam cokelat kebanggaan untuk melayani masyarakat Indonesia hingga tahun 2029 dan masa-masa yang akan datang.

{RAMBE}