Gedung DPR-RI

Indonesia Darurat Pelecehan Seksual! Fraksi Golkar

Desak Implementasi UU TPKS Dipercepat di Kampus dan Kantor

JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPR RI mengeluarkan pernyataan keras terkait maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi secara berulang di berbagai sektor kehidupan. Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat pelecehan seksual, mengingat pola kekerasan tersebut kini telah meluas mulai dari lingkungan sekolah, pesantren, kampus, hingga dunia kerja.

Sebagai respons, Golkar mendesak agar implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) segera dipercepat dan diperkuat di ruang publik.

Hentikan Budaya "Tutup-tutupi" Kasus

Sarmuji menyoroti kecenderungan institusi yang seringkali menyembunyikan kasus pelecehan demi menjaga nama baik lembaga. Ia menegaskan bahwa setiap lembaga pendidikan dan perusahaan harus memprioritaskan transparansi sebagai kunci pemulihan kepercayaan publik.

“Tidak boleh ada lagi upaya menutup-nutupi kasus demi menjaga reputasi. Justru transparansi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik,” tegas Sarmuji.

Ketimpangan Relasi Kuasa di Dunia Kerja

Dalam konteks profesional, banyak kasus yang tidak terungkap akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Golkar mendorong perusahaan serta instansi pemerintah untuk:

• Memiliki kebijakan internal yang tegas terhadap pelaku.
• Menyediakan mekanisme perlindungan yang aman bagi pelapor atau whistleblower.
• Melakukan edukasi sistematis mengenai relasi yang sehat dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Desakan untuk Polri: Unit PPA Harus Lebih Responsif

Sarmuji juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), untuk bertindak lebih proaktif dan sensitif dalam menangani laporan. Penanganan yang lambat dinilai hanya akan membuat korban semakin takut untuk bersuara dan mencari keadilan. Ia menuntut agar pelaku dijerat dengan hukuman maksimal demi menciptakan efek jera yang nyata.

Langkah dari Hulu: Pendidikan Karakter

Selain penegakan hukum, pencegahan harus dimulai dari sistem pendidikan melalui literasi seksual yang sehat sejak dini. Hal ini mencakup edukasi mengenai batasan tubuh dan kesadaran hukum agar mata rantai kekerasan dapat diputus secara permanen.

{RAMBE}