DIKPI dan KontraS Gelar Dialog Kuatkan Reformasi Polri
DIKPI dan KontraS Gelar Dialog Kuatkan Reformasi Polri. (Foto: Admin)
Jakarta — Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI) melakukan dialog terbuka dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) guna membahas upaya penguatan reformasi kepolisian yang lebih humanis, transparan, dan akuntabel. Pertemuan digelar di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Tujuan & Nilai Dialog
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak bertukar pandangan terkait tantangan institusional di tubuh Polri, termasuk penerapan nilai-nilai HAM dalam pendidikan dan praktik kepolisian sehari-hari. Ketua DIKPI, KBP Dedy Tabrani, menyatakan bahwa dialog ini merupakan upaya membangun kembali jembatan komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat sipil.
Menurut Dedy, agenda dialog tidak hanya soal kritik, melainkan juga kolaborasi berbasis penelitian agar kepercayaan publik terhadap Polri semakin meningkat.
Agenda Utama & Isu yang Dibahas
Beberapa poin penting yang menjadi fokus diskusi:
- Perlunya internalisasi nilai HAM dalam kurikulum pendidikan kepolisian dan latihan lapangan.
- Tantangan dalam reformasi kelembagaan, termasuk pemisahan fungsi penyidikan dan pengawasan untuk menghindari konflik kepentingan.
- Penguatan akuntabilitas melalui mekanisme pengaduan, transparansi penanganan kasus pelanggaran anggota kepolisian, dan keterbukaan data.
KontraS diwakili oleh Andri Yunus (Wakil Koordinator Bidang Eksternal), yang menyambut dialog ini sebagai momentum penting bagi masyarakat sipil ikut mengawal reformasi di internal kepolisian.
Signifikansi & Harapan ke Depan
- Memperkuat Kepercayaan Publik
- Dialog antara institusi akademik dan lembaga hak asasi merupakan langkah strategis dalam memperbaiki persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri.
- Pengembangan Kebijakan Berdasarkan Bukti
- Melalui kolaborasi ilmiah seperti ini, kebijakan reformasi Polri dapat lebih berbasis data dan evaluasi empiris, bukan semata reaksi publik.
- Peluang Implementasi Rekomendasi
- Harus ada tindak lanjut konkret, misalnya revisi regulasi, audit internal, dan pelibatan lembaga sipil dalam pengawasan.
{SVG]
