Hambali Akan Diadili di Pengadilan Militer AS November 2025
Hambali Akan Diadili di Pengadilan Militer AS November 2025. (Foto: Admin)
Jakarta, — Pemerintah Indonesia mendapatkan kabar terkini bahwa Encep Nurjaman alias Hambali akan menjalani persidangan di pengadilan militer Amerika Serikat pada November 2025. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers di Jakarta.
Informasi Diperoleh dari Kunjungan Dubes AS. Yusril menyebut bahwa informasi tersebut muncul setelah kunjungan dari Duta Besar Amerika Serikat ke kantor Kemenko Kumham. Dalam pertemuan itu, topik pembahasan menyentuh soal status hukum Hambali, namun menurut Yusril, Kedutaan AS menyatakan mereka juga belum menerima rincian resmi terkait jadwal persidangan.,“Berita terakhir yang kami dengar bahwa pengadilan militer Amerika Serikat akan mulai mengadili bulan November tahun ini, tapi belum ada perkembangan terakhir,” ujar Yusril.
Hambali: Ditahan 20 Tahun Tanpa Persidangan
Hambali adalah sosok yang pernah terafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiyah dan telah ditahan di Guantanamo Bay selama lebih dari dua dekade tanpa proses pengadilan formal. Pemerintah RI sebelumnya sempat mempertimbangkan pemulangannya, tetapi urusan kewarganegaraan Hambali menjadi hambatan utama karena ketika ditangkap, dia menggunakan paspor Spanyol dan Thailand, tanpa bukti identitas Indonesia.
Yusril menegaskan bahwa sampai saat ini, status kewarganegaraan Hambali belum dapat dipastikan. Jika ternyata ia bukan lagi warga negara Indonesia, pemerintah akan menilai kembali manfaat memulangkannya ke tanah air.
Tantangan Diplomasi & Hukum
Kasus Hambali menyoroti kompleksitas diplomasi hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia terus meminta kejelasan dari pihak AS terkait proses persidangan dan status hukum Hambali, termasuk apakah ia masih diakui sebagai WNI atau telah kehilangan status tersebut.
Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi lebih jauh dari pihak pengadilan militer AS maupun pejabat Amerika terkait jadwal dan mekanisme persidangan Hambali. Pemerintah Indonesia pun memilih bersikap menanti sambil terus mengawasi perkembangan secara aktif.
