Hashim Blak-blakan soal Tambang Ilegal: “Ratusan Dibekingi Orang Kuat”, Negara Diuji di Hulu SDA

Pernyataan keras datang dari Hashim Djojohadikusumo. Dalam sebuah forum publik, ia secara terbuka menyebut ratusan tambang ilegal di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan dibekingi oleh orang-orang kuat. Pernyataan ini langsung menyentak ruang publik, karena mengafirmasi kecurigaan lama yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik.

Hashim menegaskan, praktik tambang ilegal bukan semata persoalan penambang kecil atau masyarakat lokal, melainkan bisnis terorganisir yang melibatkan modal besar, jaringan kekuasaan, dan perlindungan sistemik.

“Kalau tidak dibekingi orang kuat, tidak mungkin tambang ilegal bisa jalan lama,” kurang lebih demikian intinya.

Tambang Ilegal: Masalah Lama, Pengakuan Baru

Isu tambang ilegal sejatinya bukan hal baru. Namun, yang membuat pernyataan ini krusial adalah siapa yang bicara dan bagaimana ia menyampaikannya. Hashim tidak berbicara dalam bahasa normatif. Ia menyebut secara lugas bahwa:

• Jumlah tambang ilegal bukan puluhan, tapi ratusan
• Ada beking kuat yang membuat aparat dan sistem sering kalah langkah
• Kerugian negara sangat besar, bukan hanya soal pajak, tapi juga kerusakan lingkungan dan konflik sosial

Dalam konteks ini, tambang ilegal berubah dari isu hukum biasa menjadi indikator lemahnya kendali negara atas sumber daya alam.

Kenapa Tambang Ilegal Sulit Diberantas?

Dari berbagai kasus yang pernah mencuat, ada beberapa pola berulang:

1. Lokasi terpencil, pengawasan minim
2. Banyak tambang ilegal beroperasi di wilayah hutan, perbatasan, atau daerah konflik lahan.
3. Jaringan modal dan logistik kuat
4. Alat berat, solar, jalur distribusi—semua butuh dana besar. Ini menepis anggapan bahwa tambang ilegal digerakkan aktor kecil.
5. Perlindungan informal
6. Bukan selalu dalam bentuk perintah tertulis, melainkan relasi, kedekatan, atau pembiaran yang berulang.

Pernyataan Hashim seolah menegaskan: akar masalahnya bukan di tambangnya, tapi di ekosistem kekuasaan di sekitarnya.

Negara di Persimpangan: Penindakan atau Pembiaran?

Pernyataan terbuka ini menempatkan negara pada posisi yang sulit sekaligus menentukan. Jika benar ratusan tambang ilegal dibekingi “orang kuat”, maka:

• Penindakan hukum tidak bisa berhenti pada operator lapangan
• Aparat penegak hukum ditantang untuk naik kelas, menyentuh aktor di balik layar
• Reformasi tata kelola tambang menjadi keniscayaan, bukan opsi

Tanpa langkah tegas, pernyataan ini berisiko menjadi pengakuan pahit yang berlalu tanpa tindak lanjut.

Antara Keberanian Bicara dan Tanggung Jawab Negara

Keberanian Hashim berbicara blak-blakan patut dicatat. Namun publik kini menunggu hal yang lebih penting:

Apa respons negara setelah pengakuan ini?

Apakah:

• Akan ada audit nasional tambang ilegal?
• Penelusuran aktor pembeking?
• Atau justru isu ini kembali tenggelam oleh siklus berita?

Pernyataan Hashim bukan sekadar kritik. Ia adalah alarm keras bahwa tambang ilegal di Indonesia telah menjadi masalah struktural, bukan insidental.

Jika negara gagal merespons, maka yang dipertaruhkan bukan hanya penerimaan negara, tetapi kedaulatan atas sumber daya alam.

{redSVG