Jakarta — 5 Desember 2025. Polemik besar meledak di DPR RI setelah Anggota Komisi IV DPR secara terbuka meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni untuk mundur dari jabatannya. Alasannya?

Karena dinilai tak memahami urusan kehutanan di tengah situasi bencana dan konflik tata ruang yang makin panas.

Pernyataan keras ini disampaikan dalam rapat kerja yang menegangkan, ketika DPR menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan kementerian justru memperkeruh pengelolaan kawasan hutan, bukan menyelesaikan persoalan.

“Pak Menteri Salah Paham, Salah Baca, dan Salah Ambil Langkah”

Anggota DPR tersebut menuding Raja Juli telah beberapa kali memberi pernyataan yang tidak sesuai fakta lapangan. Bahkan, beberapa kebijakan dianggap bertentangan dengan:

• Prinsip kehutanan
• Tata ruang dan fungsi kawasan
• Mekanisme persetujuan lingkungan
• Praktik pengawasan perizinan

“Kalau tidak paham kehutanan, jangan ambil keputusan soal hutan. Negara ini butuh menteri yang mengerti teknis, bukan yang bikin gaduh,” tegas anggota DPR itu dalam forum.

Nada tinggi dan kritik tajam membuat suasana rapat memanas.

Konteks Panas: Banjir Sumatra dan Kegaduhan Perizinan

Pernyataan DPR ini muncul di tengah sorotan publik terhadap:

• Banjir bandang di Sumatra
• Dugaan kerusakan hutan besar-besaran
• Pencabutan izin lingkungan oleh pemerintah
• Audit dokumen persetujuan lingkungan oleh KLHK

DPR menilai komentar-komentar Raja Juli justru mendistorsi masalah, termasuk soal penyebab banjir dan status perizinan perusahaan.

DPR Sindir Soal Narasi “Tidak Ada Deforestasi”

Kritik terbesar muncul ketika Raja Juli dinilai membuat pernyataan yang dianggap meremehkan temuan deforestasi di sejumlah wilayah.

Beberapa anggota DPR menyebut bahwa:

• Analisis lapangan dan data satelit menunjukkan kerusakan hutan signifikan
• Banyak perusahaan melanggar izin penggunaan lahan
• Banjir bandang menunjukkan indikasi kuat masalah ekologis

Pernyataan Raja Juli yang dinilai tak selaras dengan data disebut sebagai “kesalahan fatal seorang menteri.”

Seruan Mundur Menggema: “Lebih Baik Diganti daripada Timbulkan Kerusakan Kebijakan”

Anggota Komisi IV menilai bahwa kesalahan narasi dan pemahaman teknis dapat berakibat fatal pada: Penyusunan kebijakan kehutanan, Penegakan aturan industri ekstraktif,Pengelolaan,izin lingkungan,Pemetaan kawasan rawan bencana

Karena itu, mereka secara tegas meminta Presiden mempertimbangkan penggantian Menteri Investasi demi mencegah polemik berlanjut.

“Ini bukan soal politik, ini soal keselamatan rakyat dan kelestarian hutan,” kata anggota DPR tersebut.

Respons Pemerintah Ditunggu, Publik Memanas

Hingga kini, belum ada respons langsung dari Raja Juli terkait seruan mundur tersebut. Namun isu ini sudah menjadi sorotan besar di media dan publik, terutama di tengah tragedi banjir Sumatra yang memicu kemarahan masyarakat soal buruknya tata kelola lingkungan.

Konklusi

Drama politik soal kehutanan kini mencapai level krusial. Seruan mundur kepada Raja Juli menunjukkan bahwa kebijakan perizinan dan tata kelola hutan sedang berada di titik kritis.

Apakah pemerintah akan mempertahankan atau mengganti menterinya?

Publik menunggu, dan tensi politik dipastikan makin memanas.

{redSVG}