Jangan Lagi Berlindung di Balik Cuaca! DPR Kritik Keras Pemerintah Saat BMKG Peringatkan Ancaman Bencana Hidrometeorologi Jelang Nataru

Jakarta — Gelombang kritik keras terhadap pemerintah menguat di tengah meningkatnya ancaman cuaca ekstrem jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026. Seorang legislator PDIP secara tegas meminta pemerintah berhenti menjadikan cuaca sebagai kambing hitam setiap kali bencana terjadi, sementara di saat yang sama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah berulang kali mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia.

Pernyataan keras tersebut muncul di tengah rangkaian peringatan BMKG yang menyebutkan bahwa dinamika atmosfer global—mulai dari Madden Julian Oscillation (MJO) hingga La Nina lemah—berpotensi memicu hujan intensitas tinggi, banjir, dan longsor di banyak daerah selama periode libur panjang akhir tahun.

Legislator PDIP: Jangan Terus Salahkah Alam

Anggota DPR RI dari PDIP menilai pola lama pemerintah yang selalu menyalahkan faktor cuaca setiap kali bencana terjadi justru mengaburkan persoalan utama, yakni kesiapan mitigasi dan tata kelola risiko bencana.

Menurutnya, cuaca ekstrem memang tidak bisa dicegah, namun dampaknya bisa diminimalkan bila pemerintah serius memperbaiki sistem peringatan dini, tata ruang, pengawasan lingkungan, hingga respons cepat di lapangan. Ia menegaskan, bencana bukan semata soal hujan, melainkan tentang bagaimana negara hadir sebelum dan sesudah bencana terjadi.

Pernyataan ini sekaligus menjadi alarm politik bahwa publik mulai jenuh dengan narasi “cuaca ekstrem” tanpa diikuti evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan kesiapsiagaan pemerintah.

BMKG Sudah Ingatkan Jauh Hari

Di sisi lain, BMKG menegaskan bahwa peringatan cuaca ekstrem telah disampaikan sejak jauh hari. BMKG memprediksi periode Nataru 2025–2026 akan diwarnai peningkatan curah hujan akibat kombinasi MJO aktif dan pengaruh La Nina lemah yang memperkuat pembentukan awan hujan.

Kondisi ini berpotensi memicu banjir, longsor, pohon tumbang, hingga gelombang tinggi, terutama di wilayah rawan bencana. BMKG menekankan bahwa informasi ini seharusnya menjadi dasar pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan sekadar menjadi catatan formal.

Jawa Barat Masuk Zona Waspada

Peringatan paling serius datang untuk wilayah Jawa Barat, termasuk Bandung dan kawasan wisata sekitarnya. BMKG memperkirakan hujan lebat akan “mengepung” wilayah ini selama sepekan ke depan, tepat saat arus wisata dan mobilitas masyarakat meningkat jelang libur Nataru.

BMKG mengimbau pemerintah daerah, pengelola destinasi wisata, serta masyarakat untuk ekstra waspada, terutama di kawasan rawan longsor, daerah aliran sungai, dan jalur wisata pegunungan. Wisatawan juga diminta tidak memaksakan perjalanan saat cuaca memburuk.

Cuaca Ekstrem vs Tanggung Jawab Negara

Kolaborasi pernyataan politik dan peringatan teknis ini memperlihatkan satu benang merah: cuaca ekstrem bukan kejutan, melainkan fenomena yang sudah diprediksi. Tantangannya kini bukan lagi pada ramalan, tetapi pada kecepatan respons, kualitas mitigasi, dan keseriusan pemerintah dalam melindungi warganya.

Di tengah ancaman nyata jelang Nataru, publik kini menanti: apakah peringatan BMKG akan kembali diabaikan, dan bencana kembali disebut “tak terelakkan”? Ataukah kritik DPR kali ini menjadi momentum perubahan agar negara tak lagi berlindung di balik cuaca?

{RAMBE}