Foto: Talkshow 'Segitiga Ekosistem Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah' di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (24/4/2026). (dok. istimewa) 

Bentengi Sekolah dari Radikalisme:

DENPASAR – Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 Antiteror Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, melontarkan usulan strategis untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) berskala nasional guna memitigasi penyebaran paham ekstremisme di lingkungan pendidikan. Langkah ini dinilai mendesak lantaran penanganan radikalisme di kalangan pelajar saat ini dianggap masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara kuat.

Pesan ini disampaikan melalui Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa, dalam acara talkshow 'Segitiga Ekosistem Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah' di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (24/4/2026).

Dari Isu Sosial Menjadi Isu Keamanan Nasional

Dalam sambutannya, Kadensus 88 menegaskan bahwa perlindungan anak kini telah "naik kelas" menjadi prioritas utama negara. Ancaman terhadap generasi muda tidak lagi hanya berupa kekerasan fisik, melainkan infiltrasi ideologi yang kompleks dan sering kali tidak kasat mata.

"Perlindungan anak hari ini tidak lagi sekadar isu sosial, tetapi telah menjadi isu keamanan nasional. Penanganan yang ada cenderung masih parsial. Ini menjadi tantangan untuk mendorong Satgas Nasional yang mampu mengoordinasikan penanganan terpadu di pusat maupun daerah," tegas Brigjen Made Astawa membacakan sambutan Kadensus.

Kerentanan Digital Native dan Efek Echo Chamber

Densus 88 menyoroti fenomena generasi muda sebagai digital native. Meski mahir menggunakan teknologi, para pelajar dinilai memiliki kerentanan tinggi terhadap:

• Informasi Tanpa Filter: Paparan konten ekstremis di ruang digital yang sangat masif.
• Efek Echo Chamber: Algoritma media sosial yang terus menyajikan informasi sepihak sehingga memperkuat keyakinan radikal.
• Literasi Digital Rendah: Ketidakmampuan membedakan antara konten edukasi dan infiltrasi ideologi kekerasan.

Sinergi Hulu ke Hilir: Keluarga, Lokalitas, dan Aparat

Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mengamini usulan tersebut dengan menekankan bahwa keluarga adalah benteng pertama. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menawarkan penguatan karakter berbasis kearifan lokal seperti Tri Hita Karana untuk membangun sifat toleran sejak dini.

Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, menyatakan komitmennya dalam melakukan pendekatan preventif (pencegahan).

"Pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Butuh sinergi antara aparat, pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat," ujar Irjen Daniel.

Deteksi Dini di Ruang Digital

Dalam sesi diskusi, Densus 88 memaparkan fakta bahwa ruang digital telah menjadi ladang utama penyebaran paham ekstremisme dengan target utama remaja. Deteksi dini menjadi kunci vital agar ideologi kekerasan tidak sempat berakar di benak siswa.

Acara ini ditutup dengan Deklarasi Bersama Anti-Intoleransi dan Terorisme yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Dengan terbentuknya ekosistem perlindungan yang solid, diharapkan lingkungan pendidikan di Indonesia dapat bersih dari pengaruh ideologi kekerasan.

{redSVG}